Dengan tujuan untuk membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, sebuah organisasi yang menamakan diri Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden di pemilu 2014. Dari sekian banyak nama calon presiden, organisasi ini percaya mendukung orang nomor satu DKI Jakarta tersebut.
"Sebagai orang Kalteng, kami ingin juga Jokowi menjadi Gubernur Kalteng, pada saat bersamaan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun hal itu tidak mungkin, maka yang paling mungkin adalah menjadikan Jokowi sebagai gubernur seluruh Indonesia," kata Ketua Bara JP Kalteng Nuci Vera Candra Pamungkas dalam deklarasi Bara JP Kalteng, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu (27/7).
Sementara itu, Ketua Umum Bara JP Sihol Manullang mengatakan, para pendukung Jokowi menginginkan PDI Perjuangan mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum Pemilihan Legislatif (Pileg). Dengan pengumuman ini, lanjut Sihol, maka dalam Pileg, pendukung Jokowi akan dipastikan menentukan suaranya ke partai berlambang banteng tersebut.
Sihol menambahkan, dengan dukungan suara yang diberikan oleh pendukung Jokowi, bisa dipastikan suara PDI Perjuangan di legislatif akan meningkat, dan hal tersebut akan berimbas kepada kinerja Jokowi yang didukung oleh anggota legislatif di DPR.
"Supaya Jokowi konsentrasi bekerja, jangan seperti sekarang, dewan ribut melulu, padahal tak ada isinya. Solusinya hanya menanti lobi-lobi yang tidak bermutu, bargaining melulu. Rakyat sudah muak gaya begitu," ujar Sihol.
Untuk bisa meloloskan rencana pencapresan Jokowi, Bara JP berencana membuat petisi yang meminta dukungan dari pendukung Jokow. "Target kami, mengumpulkan tanda tangan sebanyak 10 persen dari jumlah pemilih atau sekitar 15 juta tanda tangan, yang kemudian akan kami serahkan ke PDIP," papar dia.
Sihol menjelaskan, Bara JP yang sudah membentuk DPW di 34 provinsi dan 17 negara tidak berafiliasi dengan partai mana pun, dan tidak juga ada yang mensponsori. Dengan mengusung Jokowi sebagai capres, organisasi yang terbentuk sejak 15 Juni 2013 mereka mendambakan perubahan ekonomi yang lebih baik.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar