Jokowi-Ahok: Berdayakan Preman Bukan Bantai Preman

Cara menghapus premanisme dapat dilakukan dengan berbagai cara, cara yang masih kita ingat sebagai sejarah hitam bangsa ini adalah dengan menghadirkan Penembak Misterius (Petrus). Cara ini terbukti efektif, setidaknya pada masa itu, untuk melenyapkan preman dari muka bumi ini.
Di Jaman HAM seperti sekarang ini, jurus Petrus akan mengundang banyak kecaman baik dari dalam maupun luar negeri. Bayangkan saja, langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk merelokasi warga di bantaran waduk Pluit saja sudah membuat KOMNAS HAM berang. Cercaan demi cercaan, yang tidak perlu, dilontarkan untuk Jokowi-Ahok.
Belajar dari pengalaman itu, rupanya Jokowi-Ahok tidak ingin dicatat dengan tinta hitam dalam sejarah bangsa ini. Cara kontroversial pun akhirnya diambil oleh pasangan penguasa DKI Jakarta saat ini, Jokowi-Ahok, yaitu dengan cara memberdayakan preman. Suatu langkah yang patut dicontoh oleh semua penguasa di negeri ini. Pemberdayaan preman dimulai dari lapangan, yaitu parkir liar.
"Premanisme itu tidak disingkirkan. Sesuai kata Pak Gubernur, mereka akan dipekerjakan, kami sepertinya sanggup gaji mereka 4 juta rupiah per bulan," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (28/6/2013).

Ahok menambahkan: "Memberikan upah kepada preman sama halnya memberikan upah pada supir TransJakarta maupun pekerja di puskesmas."

Pemberian gaji ini dimaksudkan sebagai pemberdayaan para preman yang diarena parkir liar, dengan memberikan pekerjaan yang benar.

Alasan yang yang cukup masuk akalpun diberikan,
"Kami tak masalah bayar orang dengan baik, yang penting uang parkir masuk kas daerah lebih baik. Kami gaji orang 2 juta, tapi terima income parkir  30% atau gaji mereka 4 juta, tapi income parkir 100% masuk kas daerah Pemprov DKI Jakarta," kata Ahok.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Ahok, juga akan melakukan pembenahan atau penataan di sektor perparkiran. Di antaranya dengan menerapkan sistem parkir terintegrasi atau integrated parking sistem di sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada tahun 2013 ini.

Uji coba parkir terintegrasi ini baru di wilayah perumahan. "Nanti di Kelapa Gading, di seluruh perumahan, ruko-ruko. Lalu baru masuk ke tengah Jakarta. Biaya per wilayah nanti semakin masuk ke Monas semakin mahal," kata Ahok.

Sistem zonasi yang menentukan harga parkir untuk menahan laju kendaraan masuk ke tengah  Jakarta. "Biar tak macet, kita kasih harga mahal. Kasih harga Rp50 ribu atau Rp100 ribu. Yang tak kaya-kaya banget kan pasti tak mau. Mereka pasti pindah pakai TransJakarta dan kereta. Macet baru bisa diatasi," tutup Ahok.