"Instruksi ini sebetulnya memberi jaminan kepada Presiden Jokowi bahwa kader Partai Demokrat yang berposisi sebagai kepala daerah akan selalu mendukung setiap program dan kebijakan pemerintah dan presiden yang pro rakyat dan bermanfaat untuk kehidupan rakyat," kata pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar kepada Metrotvnews.com, Senin (17/11/2014).
Saat ditanyakan apakah instruksi SBY yang sifatnya wajib ini sebagai sinyal merapatnya Partai Demokrat ke koalisi partai pendukung pemerintah. Menurut dia tidak demikian, sebab sudah seharusnya kepala daerah harus mendukung segala sesuatu yang menjadi kebijakan nasional.
SBY dalam akun Twitternya mengungkapkan tiga kewajiban bagi Partai Demokrat. "Para gubernur, bupati & wali kota (atau wakil-wakilnya) yang berasal dari PD wajib loyal kepada Presiden Jokowi. Sebagai kepala daerah, garis komando dalam pemerintahan adalah presiden, dan bukan kepada ketua umum partai," kata SBY, Minggu (16/11/2014).
Meski demikian, SBY juga memerintahkan kadernya untuk mengkritisi dan menolak program dan kebijakan Jokowi yang dinilai jauh dari pro rakyat. "PD mesti sampaikan dg cara yg tepat dan beretika. Sekali lagi, tidak 'waton suloyo'," tegas Presiden RI ke-6 itu.
Sementara itu, SBY dua kali menyampaikan ungkapan Jawa yang berbunyi 'waton suloyo'. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan tersebut dapat diartikan "mengajak ribut" atau "mengajak perang". SBY melarang kadernya untuk waton suloyo. Apakah ini bermakna SBY tidak akan melawan pemerintahan Jokowi dengan menjadi teman baik ke depannya? [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar