"Pertama, para gubernur, bupati dan walikota (atau wakil-wakilnya) yang berasal dari PD wajib loyal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata SBY dalam akun twitternya, Minggu (16/11/2014).
SBY menyampaikan, garis komando dalam pemerintahan adalah presiden. Sebaliknya, bukan kepada ketua umum partai.
"Kedua, PD wajib mendukung kebijakan Presiden dan pemerintah yang tepat dan sungguh bermanfaat bagi rakyat. Tidak waton suloyo (asal menentang tanpa alasan)," jelasnya.
Ketiga, SBY meminta PD wajib mengkritisi dan menolak kebijakan presiden dan pemerintah yang tidak tepat dan tidak pro rakyat. Namun, dia menekankan dalam mengkritisi dan menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat harus tepat dan beretika.
"Sekali lagi, tidak waton suloyo," tutupnya.
Jaminan Dukung Jokowi?
Perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada seluruh kadernya yang menjabat kepala daerah, untuk mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo, dinilai sebagai sinyalemen dukungan Demokrat kepada pemerintah.
"Instruksi ini sebetulnya memberi jaminan kepada Presiden Jokowi bahwa kader Partai Demokrat yang berposisi sebagai kepala daerah akan selalu mendukung setiap program dan kebijakan pemerintah dan presiden yang pro rakyat dan bermanfaat untuk kehidupan rakyat," kata pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar kepada Metrotvnews.com, Senin (17/11/2014).
Saat ditanyakan apakah instruksi SBY yang sifatnya wajib ini sebagai sinyal merapatnya Partai Demokrat ke koalisi partai pendukung pemerintah. Menurut dia tidak demikian, sebab sudah seharusnya kepala daerah harus mendukung segala sesuatu yang menjadi kebijakan nasional.
SBY dalam akun Twitternya mengungkapkan tiga kewajiban bagi Partai Demokrat. "Para gubernur, bupati & wali kota (atau wakil-wakilnya) yang berasal dari PD wajib loyal kepada Presiden Jokowi. Sebagai kepala daerah, garis komando dalam pemerintahan adalah presiden, dan bukan kepada ketua umum partai," kata SBY, Minggu (16/11/2014).
Meski demikian, SBY juga memerintahkan kadernya untuk mengkritisi dan menolak program dan kebijakan Jokowi yang dinilai jauh dari pro rakyat. "PD mesti sampaikan dg cara yg tepat dan beretika. Sekali lagi, tidak 'waton suloyo'," tegas Presiden RI ke-6 itu.
Sementara itu, SBY dua kali menyampaikan ungkapan Jawa yang berbunyi 'waton suloyo'. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan tersebut dapat diartikan "mengajak ribut" atau "mengajak perang". SBY melarang kadernya untuk waton suloyo. Apakah ini bermakna SBY tidak akan melawan pemerintahan Jokowi dengan menjadi teman baik ke depannya?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar