Sofyan menambahkan, rapat ini juga membahas rencana kenaikan harga BBM subsidi. Tidak hanya itu, dalam rapat tersebut penerapan one stop service yang di mana pengurusan perizinan investasi di satu kementerian saja dapat dilakukan.
"Presiden beri waktu empat bulan. Ini yang paling siap BKPM, tetapi dia belum one stop service. Akan kita bikin ketentuan-ketentuannya," jelasnya.
Sofyan mengungkapkan, tidak hanya masalah perekonomian yang dibahas, tetapi Jokowi menginginkan agar persiapan Asian Games mulai diperhitungkan dari sekarang walaupun masih pada tahun 2018.
"Persiapan panitia, atletnya. Kita harus prepare sehingga anggaran, hak miliknya dilaksanakan dengan baik. Sehingga ASEAN Games kita jadi tuan rumah yang baik dan dibanggakan serta mendapat medali yang representatif sebagai negara besar," jelasnya.
Terkait hasil pertemuan di KTT APEC, ASEAN dan G20 akan dibahas dan dipersiapkan lebih lanjut apa yang akan dilakukan ke depannya.
"Nanti Menlu akan membuat memo apa saja komitmen dan apa yang perlu di follow up lalu diserahkan ke presiden dan ditembuskan ke menteri-menteri agar menteri-menteri tahu apa yang harus dilakukan," tukasnya.
Sangkalan Rini
Di lain pihak, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan bahwa tidak ada pembahasan mengenai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung hari ini, Senin (17/11/2014).
"Nggak, nggak bahas tentang persoalan BBM," jelas wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong, itu di Kementerian BUMN, Jakarta.
Rini mengatakan, para menteri bersama Presiden Joko Widodo, membahas masalah infrastruktur. Menurutnya, Jokowi menginginkan, agar masalah infrastruktur direncanakan dengan baik.
"Kami membahas infrastruktur. Bapak menginginkan infrastruktur itu benar-benar kami rencanakan secara menyeluruh," tambahnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta, agar para menterinya segera membuat kajian terhadap pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, dan kereta api.
"Jadi, kami disuruh secepatnya untuk membuat studi kelayakan, atau feasibility study untuk jalan tol sama kereta api untuk Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan," jelasnya.
Jokowi, lanjut Rini, meminta agar kajian tersebut rampung tahun ini. "Mintanya sebelum akhir tahun," tambah Rini. [okezone]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar