"Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY, namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat salah urus yang terjadi. Saya masih meyakini Jokowi adalah solusi," kata Rieke dalam keterangan pers, Rabu (5/11/2014).
Dalam kesempatan yang sama, Rieke juga mendukung Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Menurut dia, KIS dan KIP adalah janji Jokowi saat kampanye yang harus ditepati.
"Jokowi dengan caranya telah menjelaskan pada kita semua, tanpa perlu mencabut subsidi BBM, dua bulan pertama tetap pemerintah bisa jalankan program yang penting dan ditunggu rakyat," kata Rieke.
Dia menjelaskan, APBN 2014 Pemerintahan SBY sebesar Rp 1.876.872.7 triliun. Belanja non Kementerian atau Lembaga berupa subsidi BBM Rp 246.494.2 triliun.
"Hanya 14,4 persen dari total APBN 2014. Masih ada 85,6 persen yang harus disisir secara seksama sudah dikemanakan, sampaikah kepada rakyat atau lagi-lagi lebih banyak untuk bancakan para pemburu rente?" lanjut Rieke.
"Apapun, dengan data di atas jelas alokasi 14,4 persen untuk subsidi BBM adalah tidak bisa dijadikan penyebab defisit APBN," imbuhnya.
Sebelumnya, Rieke tak mau jika polemik kenaikan BBM ini disalahkan pada pemerintahan Jokowi. Menurut dia, ini adalah warisan dari SBY.
"Jokowi adalah solusi. Kalaupun ada defisit, saya masih yakin, Pemerintah Jokowi tak akan cari jalan pintas, ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM," lanjut mantan Cagub DKI Jakarta ini.
"Saya mendukung Jokowi jalankan KIS dan KIP, sebagai bukti jalankan perintah konstitusi. Tapi, saya tidak mendukung subsidi BBM dicabut selama tak penuhi logika konstitusi UUD 1945 yang saya yakini," pungkasnya. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar