Program otonomi khusus Papua dinilai tak berhasil di bawah pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini menjadi tantangan berat bagi
Presiden Joko Widodo untuk meratakan pembangunan dan menyejahterakan
rakyat di timur Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan, Jokowi menyiapkan formula
untuk meningkatkan pembangunan di Papua dengan menyetop anggaran
belanja pegawai daerah dan pembangunan gedung.
Anggaran otonomi khusus
Papua harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyentuh rakyat langsung.
"Bapak Presiden sudah membuat satu sikap, dana-dana alokasi khusus pusat
ke daerah diutamakan untuk infrastruktur, petani, nelayan. Jangan
digunakan untuk belanja pegawai, membangun gedung," papar Tjahjo di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).
Mantan anggota DPR dan Sekretaris Jenderal PDIP ini mengungkapkan,
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam pertemuannya dengan Presiden Joko
Widodo di Istana Negara, Selasa, 4 November kemarin, mengungkapkan
sebesar apapun dana yang dikucurkan untuk Papua tidak akan terealisasi.
"Otsus (Otonomi khusus) memang hebat, perhatian pemerintah terhadap
Papua besar. Tapi pengucurannya berapapun yang dilempar tidak bisa
menjangkau untuk membangun infrastruktur, padahal tujuan pemekaran kan
untuk kesejahteraan, untuk pemerataan," ungkap Tjahjo.
Mengenai pembangunan infrastruktur di Papua, Tjahjo menjelaskan dana
alokasi khusus untuk Papua dan program penguatan serta penambahan
kewenangan terhadap gubernur, akan diupayakan pemerintah, "Memotong
birokrasi, mempercepat proses perizinan, alokasi yang ada digunakan
untuk infrastruktur," tambah dia.
Namun semua program pemerintah Jokowi-JK masih akan melalui pembahasan
secara terpadu dengan DPR yang saat ini didominasi oleh oposisi
pemerintah yakni Koalisi Merah Putih. [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar