Usulan mekanisme pemilihan kepala daerah versi Demokrat itu bakal melahirkan tiga opsi voting yang kemungkinan ditempuh dalam paripurna. Yakni opsi pemilihan langsung, pemilihan tak langsung, serta pemilihan langsung perbaikan.
Max Sopacua, juru bicara Fraksi Demokrat, menyatakan usulan opsi tersebut sudah bersifat mutlak. "Karena kami ingin demokrasi ini tak ada kelemahan," kata Max saat menyampaikan pandangan fraksinya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Max mengatakan pilkada langsung dengan perbaikan itu menyertakan sepuluh kriteria yang secara kumulatif dan mutlak harus dijalankan. Di antaranya perlu uji publik bagi calon kepala daerah oleh DPRD. Uji publik itu sekaligus menjadi dasar boleh tidaknya seseorang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.
Max menambahkan, setiap calon kepala daerah harus bertanggung jawab penuh secara hukum apabila terjadi kekerasan yang dilakukan pendukungnya dalam proses pemilihan. "Kriteria ini untuk mencegah kekerasan yang banyak terjadi dalam pemilihan kepala daerah."
Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyita perhatian publik lantaran beleid ini menjadi ajang pertarungan antara dua kubu. Yakni koalisi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Kubu Jokowi-JK menolak opsi penghapusan pemilihan kepala daerah langsung adapun Prabowo-Hatta menginginkan pilkada melalui DPRD. Walhasil, sidang paripurna perundangan tersebut bakal berujung pada prosedur voting atau pemungutan suara terbanyak.
Jokowi-JK terancam kalah karena kubu Prabowo-Hatta didukung oleh 246 legislator yang hadir dalam sidang paripurna. Jumlahnya jauh lebih besar dari pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang hanya menghadirkan 121 legislator.
Kubu Jokowi-JK bisa menang bila Demokrat dengan 129 legislator tak melahirkan opsi baru. Sebab mereka akan menghasilkan jumlah kekuatan 250 legislator. Namun, partai berlambang logo mirip mercy itu tetap pada sikap membentuk opsi pemilihan langsung dengan perbaikan.
Yasona Laoly, juru bicara PDI Perjuangan, mengisyaratkan sikap partainya yang menolak kriteria uji publik melalui DPRD versi Fraksi Demokrat. "Uji publik harus lurus dan tidak berbahaya," kata anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri itu. Dengan sikap PDIP ini, pertarunga di DPR malam ini akan mengasilkan pil pahit yang harus ditelan oleh Jokowi. Inikah buah "sok idealis" Jokowi? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar