Bahkan, menurut Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak dapat mengintervensi, terkait pemilihan menteri itu.
"Saya sampaikan menteri itu hak prerogatif presiden. Itu konstitusi loh. Nanti dengan semua partai kita bicara," kata Jokowi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).
Dia mengaku bahwa hingga saat ini, belum ada partai politik yang mengusung Jokowi-JK menyetorkan nama menteri yang akan masuk ke dalam kabinet. Sebab, dengan belum adanya nama-nama tersebut, menyebabkan proses seleksi menteri tidak dapat dilakukan.
Ia menuturkan, pada masa pemerintahannya semua menteri inginnya bebas dari kasus korupsi. Untuk itu, Jokowi berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK).
"Nanti, pasti ada kita lihat (rekam jejak). Nanti, kalau namanya udah komplet saya ke KPK dan PPATK," tutur dia.
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, menuturkan tim transisi akan mendatangi kantor KPK esok hari, Jumat 26 September 2014.
Selain dengan KPK, Tim Transisi juga akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan PPATK. [vivanews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar