"Pertama, kalau saya (minta) ditunda (pengesahan RUU Pilkada). Kedua, kalau bisa pemerintah tarik aja (usulan)," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).
Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menyatakan Pilkada melalui DPRD adalah sebuah kemunduran demokrasi. Ia meminta para anggota dewan untuk mendengarkan suara rakyat.
"Dengar suara rakyat. Dengar keinginan rakyat. Kita sudah berjalan pada prosesnya. Yang kurang-kurang perbaiki. Yang belum benar,dibenarkan," kata Jokowi.
"Hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan yang anggaran lah, money politic, konflik horizontal. Justru itu yang akan dewasakan masyarakat. Sekarang masyarakat sudah ngerti betul cara pilih walikota, bupati, gubernur. Jadi jangan sampai kita mundur lagi kebelakang," kata Jokowi.
Menurutnya seluruh persoalan yang disampaikan mengenai kekurangan dari Pilkada langsung bisa diselesaikan. Hal itu bisa terwujud asalkan seluruh pihak bekerja sama untuk membuat pemerintahan lebih baik.
"Katanya ada masalah kecurangan. Ya segera ditutup. Money politics ya harus tegas. Orang nggak akan coba-coba lakukan. Law enforcement. Kalau ada kekurangan lagi, apa yang kurang? Konflik horizontal itu akan semakin berkurang kalau kedewasaan kita semua ada. Masalah biaya mahal, katanya mahal, jer basuki mawa bea (bahasa Jawa)," kata Jokowi. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar