Presiden ke-3 Indonesia, B.J Habibie
"Harus merakyat dan prorakyat," kata Habibie singkat saat ditemui di Gedung Rimbawan, Komplek Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).
Habibie menjamin, ICMI dan para cendekiawan muslim lainnya akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dengan dukungan, Habibie yakin pemerintahan dapat lebih tenang dalam bekerja.
Habibie juga mewanti-wanti pihak oposisi agar proposional dalam menyampaikan kritik. 'Serangan' yang diberikan bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan tertentu saja.
"Agar program-program yang dijalankan pemerintah itu berjalan lancar dan menguntungkan rakyat," tandasnya.
Ada 34 kementerian yang sudah dipersiapkan Jokowi-JK untuk pemerintahan ke depan. Komposisi menterinya, 18 dari profesional, sisanya dari partai atau Jokowi menyebut sebagai profesional partai.
Jabatan wakil menteri yang ada sekarang ini dipastikan bakal hilang. Namun khusus kementerian luar negeri, akan tetap dipertahankan.
Amien Rais
"Mudah-mudahan akan didukung rakyat," kata Amien di Gedung Rimbawan, Komplek Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).
Amien menolak berkomentar lebih jauh soal struktur kabinet Jokowi. Pasalnya dia sendiri belum mengetahui siapa-siapa saja yang bakal duduk sebagai menteri.
"Kalau sekarang komentar terlalu pagi juga nanti tidak sehat. Kita harus saling menghargai," lanjut Amien.
Mengenai jumlah kementerian yang mencapai 34, Amien tidak terlampau mempersoalkan. Dia akan lebih memperhatikan siapa orang yang bakal menduduki posisi politis itu.
Ada 34 kementerian yang sudah dipersiapkan Jokowi-JK untuk pemerintahan ke depan. Komposisi menterinya, 18 dari profesional, sisanya dari partai atau Jokowi menyebut sebagai profesional partai.
Jabatan wakil menteri yang ada sekarang ini dipastikan bakal hilang. Namun khusus kementerian luar negeri, akan tetap dipertahankan.
Bambang Soesatyo
"Itulah bukti the real president adalah JK," sindir Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Senin 15 September 2014 malam.
Sebab, kata Bamsoet, Jokowi pernah mengatakan akan membentuk kabinet ramping. Dia mengatakan, Jokowi juga pernah menyatakan tidak akan bagi-bagi jatah kursi.
"JK kan tidak setuju perampingan dan penyingkiran orang parpol dalam kabinet. Akhirnya terbukti, pemikiran JK yang dipakai," kata anggota Komisi III DPR ini.
Tak hanya itu, Bamsoet menyindir Jokowi terkait komposisi menteri di kabinet mendatang lewat status BlackBerry Messenger (BBM) miliknya. "Joko..Joko. Akhirnya bagi-bagi kursi juga #16 kursi Menteri untuk kader parpol," katanya.
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memutuskan ada 34 kementerian dalam kabinetnya untuk lima tahun ke depan. Dari 34 kementerian itu, 16 di antaranya diisi oleh orang parpol dan 18 diantaranya dari kalangan profesional.
Heri Budianto
“Jokowi tidak mampu membuat kabinet ramping, dia tidak bisa meninggalkan parpol pengusung koalisi,” ujar Heri yang juga Direktur Politic Communication (PolComm) Institute, di Jakarta, Senin (15/9/2014).
Heri menjelaskan, selama ini Jokowi selalu mengatakan bahwa kabinetnya nanti adalah tanpa syarat. “Dengan mengakomodir 16 menteri asal parpol itu jelas bahwa tidak ada makan siang gratis. Mana ada parpol yang mau mengusung capres tapi tidak mendapatkan apa-apa,” jelasnya.
Menurut Heri, Jokowi berhadapan dengan realitas politik saat ini yang susah diajak kompromi dan tidak bisa dihindarinya.
Ekonom Fauzi Ichsan
"Inilah kabar yang ditunggu pasar. Ini merupakan langkah tepat mengingat sektor ekonomi memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan segera. Profesional tentu lebih bisa memahami dengan cepat berbagai persoalan tersebut," ujar pengamat ekonomi Fauzi Ichsan kepada Media Indonesia, Senin (15/9/2014).
Fauzi mengurai sejumlah pekerjaan rumah yang menanti menteri-menteri di sektor ekonomi mendatang. Antara lain persoalan kenaikan bahan bakar minyak, mengurai defisit neraca transaksi berjalan, arbitrase internasional hingga revisi larangan ekspor mineral.
"Kalangan profesional bisa juga berasal dari teknokrat. Mereka lebih memahami persoalan di bidang ekonomi. Masalah ini memang harus ditangani oleh profesional teknokrat," lanjut Fauzi.
Hanya saja, Fauzi menekankan kinerja profesional tidak terlepas dari kepentingan politik. Ia berharap Jokowi mampu memberi dukungan politis yang baik terhadap profesional yang kelak duduk di kursi menteri agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Pengamat Pasar Modal Satri Utomo
Pengamat pasar modal, Satrio Utomo, menilai komposisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diumumkan beberapa waktu lalu tidak memberikan banyak perubahan. "Janji merampingkan ternyata tidak dilaksanakan," katanya saat dihubungi.
Menurut Satrio, pasar sebenarnya berharap kabinet pemerintahan Jokowi banyak diisi oleh kalangan profesional. Komposisi yang diumumkan tim Jokowi kemarin ternyata tak sesuai dengan harapan. "Cukup seimbang, meskipun masih agak mengecewakan," katanya.
Namun dia menyatakan pasar masih menunggu nama-nama yang akan ditetapkan untuk mengisi pos-pos di kementerian. "Dari profesional dan partainya, kami masih lihat orang-orangnya seperti apa dan pos-posnya seperti apa," ujar Satrio. Pasar dinilai akan berfokus pada pos-pos kementerian strategis, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, untuk diisi figur yang mumpuni.
Imbangnya komposisi antara menteri yang berasal dari profesional dan partai politik, kata Satrio, sebenarnya cukup membuat khawatir. Dia mengatakan bisa saja orang yang diklaim berasal dari kalangan profesional ternyata simpatisan partai politik.
Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan tidak akan merampingkan kabinet dan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri. Jokowi mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya pada Senin, 15 September 2014. Dari 34 menteri, sekitar 18 orang berasal dari kalangan profesional dan sisanya dari partai politik. Untuk menteri yang nonpartai akan menduduki posisi Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar