Syarat Jadi Menteri Jokowi Versi Eva

Saat ini pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), tengah menyusun kabinet pemerintahan. Meskipun sudah bisa dipastikan bahwa para menteri akan banyak datang dari parpol yang dibungkus dengan alasan bahwa "orang parpol juga banyak yang profesional", tetapi untuk lebih meyakinkan, dikeluarkan "syarat-syarat menteri".
"Ada tim khusus yang mengecek. Dan ada lima syarat bisa duduk di kursi menteri," kata Anggota Pemenangan Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari, saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Jumat (25/7/2014).Syarat yang pertama, lanjutnya, yaitu bersih dari korupsi, latar belakangnya bagus. Kemudian dapat bekerja dengan team work. "Loyal dan mempunyai kemampuan manajerial," ucapnya.
Tim khusus yang meneliti sosok tersebut, sambungnya, menyodorkan sejumlah nama untuk dicek apakah sesuai dengan kebutuhan, dan akhirnya Jokowi-JK  akan menentukan. "Basisnya profesional. Jadi orang parpol juga ikut kompetisi. Tidak ada primodial. Eggak bisa asal-asalan mengajukan orang," terangnya.
Terkait dengan laman Facebook itu berjudul Jokowi Center, yang di dalamnya terdapat formulir berjudul Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR), Eva mengatakan bahwa Jokowi memang sengaja ingin meminta partisipasi masyarakat untuk menentukan siapa saja yang pantas menduduki kursi menteri pada periode 2014-2019 mendatang. "Jokowi memang mengundang, dibuka lebar sudah banyak beredar versi-versinya," tukasnya.

Menteri Pertahanan Wanita
Lebih Jauh Eva Kusuma Sundari, mengatakan, Jokowi sangat terbuka terhadap usulan menteri dari kaum perempuan dalam kabinet baru nanti.  "Kalau prosesnya kami sangat partisipatoris,” kata Eva, Jumat (25/7/2014).
Pemerintahan Jokowi, menurut Eva, tak mengharuskan perempuan mengisi pos-pos tradisional seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan atau Menteri Kesehatan, melainkan bisa di posisi manapun bahkan Menteri Pertahanan. "Asalkan kapasitasnya oke, serta masuk dalam lima kriterianya Jokowi,” kata dia.
Namun, Eva menilai, selama ini kaum perempuan cenderung tak aktif dalam mengajukan nama-nama untuk mengisi posisi menteri. Jokowi, menurut Eva, sebenarnya sangat mempersilahkan untuk diajukannya kaum perempuan dalam kabinetnya nanti.
Dengan sistem susunan kabinet secara terbuka yang dilakukan Jokowi, kata Eva, penting bagi perempuan untuk serius mendorong kaum mereka sendiri dalam mengisi pos-pos kementerian strategis. "Mereka protes tapi enggak ngajuin nama,” ujar Eva.
Secara terpisah, pengamat Pertahanan dari LIPI, Jaleswari Pramodhawardani, menilai, visi misi Jokowi-JK memberikan ruang bagi kaum perempuan dalam berpolitik. "Artinya bisa dibaca dalam politik ini, perempuan bisa menduduki peluang yang sama di kementrian,” kata Jaleswari yang kebetulan berasal dari kaum perempuan.
Menurut dia, untuk posisi Menteri Pertahanan, masih ada anggapan di masyarakat posisi terebut  diisi oleh kaum laki-laki. »Biasanya jadi domain laki-laki,” kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat 25 Juli 2014.
Jaleswari menilai, hal sebaliknya juga terjadi pada kementerian-kementerian yang terkait dengan urusan sosial, kesehatan, atau perempuan. »Hal-hal sosial itu cenderung perempuan. Mindset ini belum sepenuhnya hilang,” kata dia.
Menurut Jaleswari, dalam penentuan susunan kabinet, selain persoalan gender, penting pula untuk melihat apakah mereka yang terpilih mempunyai kemampuan berpolitik yang baik. »Bagiamana leadership-nya,” kata dia.   [metrotvnews,tempo]