Megawati: Penetapan Capres Belum Tentu Setelah Pileg

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali bahwa sesuai dengan hasil rapat kerja nasional, dirinya memiliki wewenang menentukan calon presiden dari partai, termasuk waktu penentuannya. Baginya, pemilihan umum legislatif 9 April mendatang tidak menjadi tolok ukur utama waktu penentuan calon presiden.
”Rakernas partai menyerahkan keputusan penentuan (capres) kepada saya. Rakernas memang meminta calon ditentukan setelah pemilu legislatif. Namun, sebagai ketua umum yang oleh kongres partai diberi hak prerogatif, waktu penentuan calon menjadi hak saya sepenuhnya,” tutur Megawati, Minggu (16/2/2014), di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
Oleh karena itu, Megawati belum tentu akan mengumumkan calon presiden dari partainya setelah pemilu legislatif 9 April mendatang. Hingga kini, dirinya juga masih merahasiakan waktu pengumuman capres.
Terkait alternatif nama yang akan diajukan, Megawati mengaku bisa saja melihat nama-nama alternatif. ”Tetapi, kembali, tentunya pilihan saya itulah yang paling utama,” katanya.
Ketika ditanya kemungkinan dirinya masih ingin mengajukan diri sebagai calon presiden, Megawati enggan menanggapinya.
”Saya jangan dipancing pertanyaan seperti itu,” ujarnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Puan Maharani menegaskan, fokus partai saat ini memenangi pemilu legislatif. Dengan begitu, partai bisa mengajukan sendiri calon presiden.
Sementara itu, di Jakarta, sebuah organisasi masyarakat nonpartai, Kebangkitan Indonesia Baru, mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar menjadi capres dalam Pemilu 2014.
Deklarasi disampaikan 26 perwakilan KIB tingkat provinsi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. ”KIB meminta Jokowi menjadi capres karena kita membutuhkan pemimpin yang bekerja tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan,” kata Ketua Umum KIB Reinhard Parapat.
Perwakilan KIB Jambi, Sriyanto Jamali, menyampaikan, sedikitnya 40.000 warga Jambi mendukung pencapresan Jokowi dan menginginkan Jambi bisa menjadi seperti Solo dan Jakarta. Hal senada disampaikan Nour Payopo dari Maluku dan Dominggus dari Nusa Tenggara Timur.
”Daripada jadi rebutan daerah, lebih baik Jokowi jadi presiden sehingga dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sriyanto.

Sumber :
kompas.com