Rencana Pemprov DKI membeli Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) hingga
saat ini belum menemui kejelasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menemui Menteri
Keuangan Chatib Basri pekan depan.
"Proses PPD masih di Kemenkeu. Minggu depan saya mau ketemu Pak
Menteri," ungkap gubernur yang dikenal degan nama Jokowi itu di
kediamannya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat, Sabtu
(1/2/2014).
Padahal, Jokowi mengaku, surat pengajuan sudah
dilayangkan setahun lalu kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).
Sebab dengan membeli PPD, nantinya manajemen transportasi umum
di Jakarta menjadi terpusat. PPD nantinya menjadi pengelola utama
seluruh angkutan umum Ibukota.
Kebutuhan itu, lanjut Jokowi,
semakin mendesak karena Pemprov DKI sedang melakukan perbaikan armada
angkutan umum dengan menambah jumlah bus. Selain itu, juga telah
dilakukan integrasi antar angkutan, seperti Kopaja yang masuk jalur bus
Transjakarta atau adanya Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB)
dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
"PPD kalau udah masuk ke kita, pool-pool komplet. Nah, ini bus sedang baru mulai jalan lagi," kata Jokowi.
Karena
belum adanya kejelasan masalah prosedural pembelian PPD, Jokowi
menambahkan, Pemprov DKI akhirnya tak lagi menganggarkan dana pembelian
sekaligus pembayaran utang PPD dalam APBD DKI 2014.
Namun,
menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
beberapa waktu lalu mengatakan, DPRD DKI telah setuju memasukkan
anggaran pembelian PPD pada APBD 2015.
Sumber :
liputan6.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar