Saling Lempar Tanggung Jawab di Banjir Jakarta

Jakarta banjir lagi. Persis satu tahun, setelah pada 15 Januari 2013 air merendam sebagian Jakarta. Awal pekan ini, Senin 13 Januari 2014 Ibu Kota kembali diserang banjir.
Kepolisian mencatat 10 persen wilayah kota Jakarta tergenang air. Ada 49 titik genangan dengan ketinggian 15-200 sentimeter.
 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dituding menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas banjir yang terjadi kali ini.
Setahun setelah Jokowi memimpin, nyatanya Jakarta belum terbebas dari serangan banjir. Bahkan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyebut banjir di zaman Jokowi lebih dahsyat dibandingkan saat Jakarta masih dipimpin Fauzi Bowo alias Foke.
"Banjir tahun lalu itu yang paling parah di Jakarta. Yang tahun ini tak jauh beda," kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2014) kemarin.
Mendapat tudingan tersebut, Jokowi mengelak. Mantan Wali Kota Surakarta bahkan balik menyebut bahwa penanganan banjir di Ibu Kota juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Ketika ditanyai terkait pembangunan Tanggul Latuharhary dan Waduk Pluit, ia menyebutkan bahwa kedua proyek tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "(Tanggul Latuharhary) Sedang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Itu tanggung jawab PU. Jangan ditanyakan ke saya," kata Jokowi ketika ditanya mengenai persiapan Tanggul Latuharhary di musim banjir saat ini, Senin lalu.
Sementara Kementerian Pekerjaan Umum mengaku sudah melakukan antisipasi terkait upaya menanggulangi bencana banjir di Jakarta. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis Hidayat Sumadilaga mengaku bingung jika disebut tak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembagian tugas menurutnya sudah dilakukan dan masing-masing melakukan sesuai peta yang direncanakan. “Pemprov DKI ada lahan, kita pemerintah pusat yang mengeruknya. Seperti sebelumnya seperti Kali Pesangrahan, Angke itu kan kita kerjasama,” kata Danis saat dihubungi detikcom, Rabu (15/1) kemarin. Soal Tanggul Kanal Banjir Barat di Latuharhary, Kementerian PU juga terus mengebut agar bisa diselesaikan akhir bulan ini. Danis mengatakan masalah struktural yang miring di tanggul terus dikerjakan. Dibandingkan tahun lalu, ada perbaikan di beberapa titik lokasi rawan banjir.
“Lebih baik karena ada perubahan di beberapa titik,” katanya. Ia pun menekankan persoalan banjir di Jakarta bukan masalah administratif wilayah saja. Namun, masalah ini perlu dilihat secara bersama antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI, dan pemerintah daerah di sekitarnya. Artinya, kata dia, penanganan banjir yang bersifat hilir ini harus dikerjakan juga oleh Pemerintah Daerah Bogor dan Pemda Depok. “Harus lengkap lihat sebab akibatnya. Ini kan dari Bogor ke Depok terus Jakarta. Ditangai bersama-sama soal ini,” katanya.

Sumber :
detik.com