Kabar adanya penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia,
terhadap Indonesia mengejutkan banyak pihak. Penyadapan itu dinilai
menghina martabat Bangsa Indonesia.
Namun terkait hal itu,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut menjadi pihak yang
dipermasalahkan. Pasalnya, pemerintah yang dipimpin Gubernur Joko Widodo
(Jokowi) itu, dituduh sebagai pihak yang mempermudah pembangunan
renovasi dan ekspansi Duta Besar (Dubes) untuk Amerika Serikat (AS) di
Jakarta.
Menurut Wakil Komisi I Fraksi Demokrat Ramadhan
Pohan, seharusnya Jokowi mengkaji ulang terkait pembanguanan Gedung
Dubes Amerika Serikat itu. Sebab, bisa jadi pembangunan gedung tersebut
memperluas jaringan bagi pemerintahan Barack Obama untuk melancarkan
penyadapan tersebut.
"Jokowi harus pastikan tidak ada instalasi. Jangan iya, iya saja," kata Ramadhan, di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Ramadhan
menambahkan, Pemprov DKI diminta meninjau ulang pembangunan renovasi
Dubes itu. Jokowi, kata Ramadhan, harus memastikan apa saja yang
dibangun Pemerintah Amerika terkait renovasi tersebut.
Dengan
tegas, politikus Demokrat ini meminta kepada Pemerintah Amerika dan juga
Australia untuk memberikan klarifikasi, dan permintaan maaf kepada
Indonesia terkait hal itu.
"Bisa ditinjau kembali sebelum ada klarifikasi dari Pemerintah Amerika soal penyadapan itu," ujarnya.
Sementara
itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sedang meminta
klarifikasi kepada dua negara itu, untuk menjelaskan kepada publik.
Sumber :
sindonews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar