Nur Mahmudi Ismail Jangan Reaksioner!

Partai asal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), PDIP, menilai Wali Kota Depok Nur Mahmudi reaksioner. Ini karena rencana Jokowi untuk membeli lahan di Depok disambut dengan suatu penegasan bahwa Depok punya aturan sendiri.
"Tidak perlu reaksioner. Semua orang tahu, penataan kawasan harus betul dan pemimpin daerah harus duduk bersama untuk mengabdi demi kepentingan publik," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, Rabu (27/11/2013).
PDIP memandang kawasan-kawasan penyangga Jakarta harus terintegrasi dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Maka penataan kawasan demi menanggulangi banjir harus benar-benar diwujudkan.
"Kami akan mengkaji, jika PDIP dipercaya rakyat pada 2014 nanti maka kami akan bangun kewibawaan Jakarta," ujar Hasto.
PDIP mengaku berencana mewujudkan konsep Megapolitan Jakarta yang terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya, termasuk Banten dan Depok Jawa Barat.
Rencana ini akan disiapkan untuk 2014 jika PDIP memenangi Pemilu. Apakah ini juga disiapkan sebagai tugas Jokowi jika menjadi capres?
"Tentu masalah capres itu kembali lagi ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," jawabnya.
Nur Mahmudi yang merupakan kader PKS telah menegaskan, lahan di wilayahnya boleh dibeli Pemprov DKI, namun peruntukan alih guna lahan harus sesuai aturan. "Jika yang dibeli kawasan pertanian maka sampai kapanpun kawasan itu harus tetap lahan pertanian," kata Nur Mahmudi menanggapi rencana Jokowi, Selasa (26/11/2013).

Sumber :
detik.com