"Sebenarnya, pekerjaan yang dia hasilkan itu biasa-biasa saja, enggak ada yang spektakuler dari Jokowi," kata pengamat politik UI, Iberamsjah, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Saat ini, kata dia, publik melihat Jokowi bukan dari kinerjanya, melainkan dari penokohan dan karakternya.
Terkait unggulnya Jokowi di berbagai survei capres, menurut dia, hal itu diukur dari parameter politik, bukan parameter kinerja apa saja yang telah dikerjakannya. Oleh sebab itu, nama Jokowi menjadi yang paling populer saat ini.
Meski begitu, dia mendukung usaha Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memajukan Jokowi sebagai calon presiden dari PDI-P. Momen 2014, kata dia, adalah momen yang tepat untuk partai Megawati Soekarnoputri itu kembali mendapatkan simpati rakyat dan tidak lagi menjadi oposisi di dalam pemerintahan.
Keinginan untuk tidak lagi menjadi oposisi pada tahun 2014 itu pun telah disampaikan oleh Megawati, Puan Maharani, dan Maruarar Sirait. "Enggak ada masalah untuk kepentingan nasionalnya. Namanya juga kepantasan Jokowi itu hanya dilihat dari parameter politik, kok, bukan kinerjanya," jelas Iberamsjah.
Selain itu, menurut dia, penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang dan permasalahan Waduk Pluit dapat menjadi bekal Jokowi untuk maju menjadi calon presiden. Dengan itu, masyarakat Jakarta maupun Indonesia akan memilihnya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Sementara terkait kemungkinan apakah DPRD DKI akan mengganjal langkah PDI Perjuangan dan Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014, menurutnya, bernegosiasi dengan lembaga DPRD DKI adalah sebuah hal yang mudah. Pasalnya, dahulu, saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan tidak menyelesaikan masa jabatannya, dengan mudah, ia mendapatkan izin maju dalam Pilkada DKI dari DPRD Surakarta.
Nantinya, pendekatan yang ia lakukan di Surakarta akan kembali dilakukannya di Jakarta. "DPRD itu kalau sudah politik, semuanya bisa diatur," kata Iberamsjah.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar