Menurut Jokowi, masyarakat harus mengetahui secara detail kebijakan yang diterapkan oleh pemimpinannya agar nantinya tidak menimbulkan pertentangan.
"Dalam hal ini pimpinan harus memahami dan mengerti secara jelas persoalan yang terjadi dalam masyarakat," ujarnya.
Dia menyebutkan, satu-satunya cara yakni dengan turun langsung ke lapangan menemui dan melakukan musyawarah. "Dari sinilah dapat diputuskan suatu kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu," kata Jokowi.
Jokowi memberi contoh Kartu Jakarta Sehat yang diberlakukan di DKI Jakarta, menurut Jokowi, keputusan itu muncul setelah ada kunjungan dan analisis langsung ke lapangan bahwa banyak ditemukan masyarakat yang menderita penyakit serta tidak dapat berobat karena terbentur biaya.
Hal yang sama mengenai persoalan penertiban pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta yang juga dilakukan melalui pendekatan musyawarah, imbuhnya.
"Dari contoh ini terlihat masyarakat sangat membutuhkan pimpinan yang nyata mewakili mereka," kata Jokowi.
Lebih lanjut, katanya, saat ini cukup banyak pimpinan yang masih menyelesaikan persoalan hanya dengan duduk santai di kantor. "Ini tentunya bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan terutama yang berhubungan dengan birokrasi," lanjut Jokowi.
"Dengan datang pada sumber persoalan merupakan langkah yang tepat bagi pimpinan dalam membina masyarakatnya," kata Jokowi.
Selain itu, kata Jokowi, pimpinan yang baik juga harus mempunyai manajemen pengawasan yang jelas dan tepat. Baik itu jelas secara perencanaan birokrasi hingga tepat sasaran pada praktik di lapangan.
Kesesuaian ini yang akan menjadi tolok ukur tumbuhnya keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat,
"Pimpinan itu harus mengerti akan keinginan publik dan tidak mengutamakan kepentingan apapun dalam menyelesaikan suatu persoalan, sehingga akan enak dalam memimpin," kata Jokowi.
Sumber :
republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar