"Pak Ali Sadikin itu orangnya keras, dulu dia sampai buka kasino di sini. Kalau Pak Gubernur (Jokowi) itu tidak keras, tapi lebih cocoknya tegas," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (12/8/2013).
Dengan ketegasan dan penegakan hukum itu, Ahok mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak membutuhkan strategi khusus untuk menertibkan pedagang kaki lima, misalnya dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat Tanah Abang. Menurut Ahok, Jokowi memiliki prinsip sederhana, yaitu hanya taat dengan peraturan sebagaimana sumpah jabatan yang diucapkan.
"Kami tidak bicara keras atau apa. Kami hanya akan menegakkan aturan yang ada karena selama ini perda tidak pernah ditegakkan," kata Ahok.
Setelah penertiban PKL Tanah Abang ini, Ahok enggan menempatkan ribuan petugas keamanan untuk mengawasi kawasan Tanah Abang agar tidak diserbu PKL kembali. Sistem pengawasan sederhana diterapkan, yaitu hanya menempatkan satu atau dua orang petugas keamanan. Apabila masih ada PKL yang kembali berdagang di pinggir jalan, PKL tersebut langsung dikenakan sanksi pidana. Sanksi itu berupa kurungan hingga 60 hari dan denda maksimal Rp 20 juta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 atau dengan yang lebih tinggi lagi mencapai Rp 50 juta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar