Menurut Alex Taroreh, salah seorang anggota MPMRT, pertemuan di kantor DPP PDI-P dilakukan pada Senin (3/6/2013). Saat itu, kata Alex, pihaknya disambut Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo yang didampingi 5 anggota DPRD DKI Fraksi PDI-P.
"Kami sudah rapat di PDI-P Lenteng Agung dipimpin Pak Tjahjo Kumolo dan ada anggota DPRD dari PDI-P. Katanya mau ketemukan kita dengan Pak Jokowi," kata Alex, Rabu (12/6/2013).
Mengenai siapa lima anggota DPRD yang menemui warga, Alex mengaku lupa. Namun, pada intinya, kata dia, PDI-P tidak bisa mengintervensi Jokowi. "Pak Kumolo yang pimpin rapat yang katakan itu," jelas Alex.
Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi Kompas.com membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dia berjanji akan menyampaikan keinginan warga tersebut kepada Jokowi sebagai kader PDI-P. "Benar, beberapa waktu yang lalu delegasi warga ke DPP saya terima. Intinya pengaduan warga tersebut akan disampaikan ke Pak Jokowi selaku kader partai/kader perjuangan. Saya juga menyarankan untuk menemui langsung ke Pemerintah Provinsi DKI atau pengaduan melalui DPRD," kata Tjahjo melalui Blackberry Messenger-nya.
Untuk diketahui, MRT Jakarta akan menghubungkan Lebak Bulus hingga Kampung Bandan. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 12,5 triliun. Nantinya jalur MRT akan terdiri dari jalur layang dan bawah tanah. Untuk jalur layang adalah rute yang menghubungkan Lebak Bulus-Sisingamangaraja, sedangkan rute bawah tanah yaitu rute Sisingamangaraja-Kampung Bandan.
Untuk jalur layang yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Sisingamangraja inilah yang mendapat protes dari warga Jakarta Selatan, terutama yang bermukim di Jalan Fatmawati, Panglima Polim, dan Cipete, selaku warga yang permukimannya nanti akan dilalui jalur MRT layang. Mereka khawatir dengan adanya MRT layang, usaha mereka akan menurun, menciptakan titik-titik kekumuhan dan kemacetan di kawasan itu.
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar