Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat meminta Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengeluarkan Pergub baru soal tarif transportasi di Ibu Kota. Menurutnya, Jokowi harus bertindak dan memiliki inisiatif dengan cepat.
"Penentuan tarif adalah kebijakan gubernur. Jadi kalau perda nanti kelamaan. Mestinya Organda langsung bertemu gubernur untuk persetujuan tarif menyesuaikan tarif. Baru kemudian pergub disetujui dewan terutama di Komisi B," jelas Aliman saat dihubungi, Jakarta, Senin (24/6/2013).
Anggota komisi yang membidangi perhubungan ini menegaskan, seharusnya Jokowi bertindak cepat untuk mengatasi tarif-tarif angkutan umum. Hal ini agar para sopir dan pengusaha angkutan umum tidak sembarangan menaikkan tarif sehingga merugikan warga ibu kota.
"Mengingat urgen, gubernur harus mengambil inisiatif dan lebih cepat. Bersama dinas terkait untuk segera lakukan kajian dan membuat Pergub," tegasnya.
Diketahui sebelumnya, sebagian masyarakat protes karena tarif angkutan di Jakarta sudah naik sepihak. Namun menurut Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, Sudirman, sikap pengusaha yang menaikkan tarif secara sepihak adalah hal yang wajar.
"Saya rasa kalau sopir minta penambahannya Rp 500-Rp 1.000, rasanya manusiawi saja. Kalau penumpang keberatan yang nggak usah naik aja," kata Sudirman kepada merdeka.com, Senin (24/6/2013).
Sudirman menjelaskan, secara logika, mobil angkutan yang berjalan membutuhkan bensin. Nah, karena harga bahan bakar sudah naik, mau tidak mau pengusaha angkot harus menaikkan biaya operasional mereka, dengan cara menaikkan tarif penumpang.
"Saat kenaikan BBM diumumkan, mobilkan sudah jalan, sudah mengisi bensin yang harganya Rp 6.500, lalu kalau kita nggak naikkan tarif, siapa yang menomboki itu," jelasnya.
"Sore ini kita ketemu lagi, kalau belum final ya besok ketemu lagi. Kita pengen keputusan secepatnya, secepatnya. Kalau sore nanti ketemu sudah sambung ya sudah putuskan nanti sore," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar