Perbedaan Data Jokowi dan Komnas HAM Soal Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pertemuan yang dilakukan pada Jumat, 17 Mei 2013, ini membahas penggusuran warga Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Pertemuan yang berlangsung selama 90 menit di kantor Komnas HAM ini membahas temuan di lapangan. Antara Komnas dan Jokowi rupanya ada perbedaan data. Berikut ini data yang beda.

1. Soal jumlah warga di Waduk Pluit. Komnas HAM menyebutkan ada 12 ribu kepala keluarga dengan atau tanpa KTP yang ada di sana. Tapi Jokowi menyebutkan angka 7.000 kepala keluarga.Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan akan melakukan verifikasi ulang atas perbedaan data ini. Sementara Jokowi berharap jangan sampai data yang ada ditunggangi oleh preman atau makelar.
2. Komnas menyebutkan bahwa warga Waduk Pluit yang sudah direlokasi pada akhir tahun lalu balik lagi. Alasannya, tidak dapat pekerjaan. Komnas menyebutkan, dari 300 warga yang dipindah, sisa 20 orang di Rusun Marunda. Jokowi membantah pernyataan ini. Menurut dia, seluruh warga sudah dapat pekerjaan di Kawasan Berikat Nusantara.
3. Komnas menyebutkan bahwa penolakan warga disebabkan kurangnya komunikasi. Sedangkan Jokowi mengatakan bahwa warga awalnya mau dipindah, tapi begitu tahu itu sifatnya sewa bukan milik, mereka menolak.
4. Dalam pertemuan ini, Jokowi bahkan memaparkan rencana normalisasi waduk. Dia menjelaskan seluruh rencananya, termasuk pembangunan rusun. Penjelasan ini diakui Komnas sehingga mereka berbalik mendukung Jokowi.
5. Komnas berpendapat bahwa hanya warga Waduk Pluit yang punya KTP yang diberi fasilitas rusun. Tapi pendapat itu langsung disanggah Jokowi. "Semua yang punya atau tidak tetap diberi rusun," ujarnya. Hanya mungkin beda di fasilitas.

Sumber :
tempo.co