Setelah absen, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya
memenuhi undangan Komnas HAM. Ia menjelaskan duduk permasalahan warga di
Waduk Pluit.
Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih tiba di
Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat
(17/5/2013) pukul 09.15 WIB. Jokowi sebelumnya tidak memenuhi undangan
Komnas HAM lantaranan menjadi pembicara dalam seminar di Universitas
Tarumanegara.
Pria asli Solo itu disambut Komisioner Komnas HAM, Sianne Indriani. Mereka melakukan pertemuan di ruangan lantai 2.
Jokowi lalu menjelaskan permasalahan dan upaya penyelesaian normalisasi Waduk Pluit.
"Jadi
rusun sewa untuk pemeliharaan Rp 150 ribu per bulan. Sewa biasa Rp 300
ribu sampai Rp 400 ribu. Ada yang punya hak milik rumah. Perlakuan
berbeda," kata Jokowi.
Dikatakan dia, ada 7.000 warga direlokasi
dan mendapat rusun dan fasilitas. "Ada TV, kulkas, kompor tempat tidur
pun sampai 7.000. Sekarang ada 1.200 unit. Tahun ini akan ada relokasi
ada Muara Baru, Luar Batang, Marunda," papar Jokowi.
Menurut dia, 300 orang sudah diberi pekerjaan di Kawasan Berikat Nusantara.
"Sudah
dipindahkan meski rumah tidak digusur. Di situ (Waduk Pluit) itu,
banyak rumah yang nggak benar. Yang kita benerin bukan rakyat. Jakpro
itu punya kita itu juga nggak bener, kita sudah lakukan dialog dengan
mereka lebih dari 30 orang tetapi kelompok beda-beda. Jadi segera saya
siapin semua. Itu ke Balaikota tiap hari," kata Jokowi.
Sianne menanggapi penjelasan Jokowi. Ia mengaku hanya ingin mencocokkan data.
"Untuk
itu supaya terhindar dari mafia, data di situ dari kependudukan yang
resmi agar Pemda tidak terombang ambing, mereka yang berhak adalah yg
bertahun-tahun dan punya identitas dan dokumen," kata Siane.
Menurut
dia, ada warga yang datang ke Komnas HAM mengadu diintimidasi. "Mereka
takut dan kita akui di sana banyak mafia," ujar dia.
Pertemuan yang sempat terbuka itu selanjutnya digelar secara tertutup.
Sumber :
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar