Sebanyak 16 rumah sakit mengaku kesulitan mengurus pembayaran Kartu
Jakarta Sehat (KJS), dua diantaranya bahkan menyatakan mundur. Rencana
anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi
dinilai berlebihan.
"Itu hanya mencari-cari kesalahan saja, masih
terlalu jauh. Apalagi yang mau mundur kan cuma dua," ujar Pengamat
Politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago kepada detikcom,
Sabtu (25/5/2013) malam.
Andrinof mengatakan, jika masih banyak
yang belum sempurna dalam implementasi di lapangan, maka Jokowi harus
diberikan waktu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk
anggota DPRD.
"Tidak akan jadi masalah buat gubernur DKI
interpelasi atau tidak. Tapi seharusnya bersama-sama memperbaiki
pelayanan KJS jika dirasa belum sempurna," ujarnya.
Mengenai
rumah sakit yang merasa kesulitan dalam sistem pembayaran KJS, Andrinof
menyarankan perundingan antara pihak Pemprov dan pihak rumah sakit.
"Tinggal
dirundingkan ulang apa masalahnya, apakah soal administrasi. Masa belum
ada negosiasi tahu-tahu mundur. Karena usaha jasa rumah sakit tetap ada
misi sosial, sekomersial apapun," tambahnya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar