"Jika hak interpelasi tetap dilakukan, rakyat akan menduduki DPRD. Dalam waktu dekat, mungkin minggu-minggu ini, sebelum awal bulan. Sepuluh ribu orang akan kita turunkan," kata Irwan di sela-sela aksi unjuk rasa di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013).
Irwan menyatakan, anggota DPRD yang telah melakukan pengancaman terhadap Jokowi hendaknya segera meminta maaf. Karena jika tidak, hal itu akan makin memperburuk citra para wakil rakyat di mata masyarakat.
"(Anggota) DPRD harus minta maaf. Apa yang mereka lakukan merupakan cermin tidak berpihaknya mereka pada rakyat. Padahal sangat jelas program KJS yang Jokowi canangkan sangat prorakyat," ujar Irwan.
Sementara itu, M Yasin, orator aksi unjuk rasa sekaligus Koordinator Forum Komunikasi Jakarta Baru wilayah Koja, Jakarta Utara, menegaskan, upaya untuk menduduki DPRD supaya para wakil rakyat tahu jika Jokowi juga dipilih oleh rakyat.
"Mereka mengatasnamakan wakil rakyat padahal tidak prorakyat. Sudah sangat jelas bahwa Jokowi yang sangat prorakyat dengan KJS-nya, kenapa harus ditentang," kata Yasin dalam orasinya.
Seperti diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.
Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar