Sebanyak 32 anggota DPRD DKI dari 5 fraksi mengajukan hak interpelasi
terkait Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo. Upaya politisi Kebon Sirih dinilai sebagai manuver
menjegal pencapresan Jokowi di 2014.
"Sebetulnya interpelasi DPRD
kepada Jokowi menurut saya ide yang terlalu kerdil dan ini mengada ada.
Sebetulnya konteknya harus kita paham bahwa hari ini jika bicara 2014
Jokowi itu tidak ada tandingannya," kata pengamat politik Boni Hargens
di Galeri Kafe Jalan Cikini Raya, Jakpus, Minggu (26/5/2013).
Menurutnya,
bahkan kalau hari ini Prabowo masih nomor satu dalam segala survei
kuantitatif, Jokowi bisa melibas Prabowo kalau saja Jokowi punya
kendaraan politik.
"Nah, konteks ini yang membuat banyak elit dan
kelompok politik yang merasa terganggu dengan adanya Jokowi, sehingga
ide interpelasi DPRD saya pikir lebih kental persoalan politisnya dari
pada persolan pemerintahan. Jadi ini ada upaya kelompok yang bermain di
balik layar," paparnya.
Karenanya menurut Boni, tak mungkin
anggota DPRD berhasil mengganjal popularitas Jokowi dengan mengajukan
hak interpelasi, apalagi masalahnya sudah hampir clear soal KJS.
"Nggak
mungking upaya menggerus popularitas jokowi. Ini pastinya kelompok yang
tidak mengharapakan Jokowi jadi capres terkuat di 2014," ungkapnya.
Ia
menilai, Jokowi betul betul karakter yang di luar maenstrem atau di
luar kebiasaan atau unik, dia bukan politik yang dibentuk oleh media
tapi dia politisi yang punya karakter.
"Sehingga dia tidak bisa
dihajar olah momentum oleh isu-isu politik yang bisa menggerus dia.
Artinya Jokowi bukan politisi yang dibentuk oleh media massa dan bukan
politisi yang dibentuk oleh parpol," ucap Boni.
"Tapi politisi
yang terlahir sebagai politisi sehingga kebesaran Jokowi sangat sulit
untuk digerus oleh upaya upaya politik dari kelompok lain. Di sinilah
Jokowi jadi ancaman bagi banyak kelompok," imbuhnya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar