Gerindra: Interpelasi Jokowi, Politisi Kebon Sirih Genit!

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan diinterpelasi anggota DPRD DKI menyusul mundurnya 16 rumah sakit dari program tersebut. Langkah sejumlah politisi Kebon Sirih tersebut dinilai sebagai kegenitan politik di ujung masa jabatan.
"Ada-ada saja. Ini hanya kegenitan politik Kebon Sirih mengingat sudah mau habis masa jabatan. Jadi bermanuver sedikit lah," ujar Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta M Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Sanusi mengatakan memang menjadi hak yang melekat pada dewan untuk menggunakan interpelasi terhadap Gubernur, dengan persyaratan sesuai undang-undang adalah 15 anggota pengusul dan lebih dari 1 fraksi. Usulan itu lalu dibawa ke Rapim dan rapat paripurna. Jika dirapat paripurna usulan ini disetujui, maka rapat paripurna dengan agenda interpelasi dapat dilakukan.
Namun Sanusi menegaskan persoalan KJS saat ini sangat tidak substantif untuk dilakukannya interpelasi. Karena masyarakat secara umum sangat menikmati pelayanan KJS.
"Yang bermasalah ini kan soal beberapa rumah sakit saja. Itu lebih spesifik administrasi pembayaran. Kecuali jika terjadi ketidakpuasan secara massif dari masyarakat, interpelasi bisa digunakan. Jadi ini lucu, nggak bermanfaat," kata bendahara Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
32 Nama anggota DPRD DKI yang mengajukan hak interpelasi berasal dari 5 fraksi. Pengajuan itu sudah masuk ke pimpinan dewan dan akan dibahas dalam rapat pimpinan pada Senin (27/5/2013)

Sumber :
detik.com