Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan pimpinan DPRD membahas
transportasi di Ibu Kota. Jokowi membahas kesiapan penerapan sistem
nomor polisi ganjil genap juga menyinggung penerapan jalan berbayar
elektronik atau eletronic road pricing (ERP).
"Soal transportasi,
beliau (Jokowi) jelasin bagaimana 3 in 1 tidak efektif. Lalu sasaran
antara 3 in 1 ke ERP," tutur Wagub Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang
ikut dalam pertemuan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta
Pusat, Selasa (26/3/2013).
Ahok menuturkan, Pemprov DKI tidak
dapat memaksakan penerapan sistem nopol ganjil genap bila sarana
transportasi belum memadai. "Kalau jumlah busnya belum siap ya tidak
benar juga kalau kita paksakan," ujarnya.
Karena itu, Pemprov
mulai mengalihkan fokus cara mengurai kemacetan dengan memberlakukan
ERP. Tapi Pemprov masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk
membeli perangkat pendukung sistem.
"Bisa ditempuh dengan cara
investasi. Seperti orang pakai kartu kredit, bisa kita kerja sama dengan
bank konsorsium bank," terangnya.
Untuk memuluskan rencana ini,
Pemprov DKI akan bertemu dengan pihak Bank Indonesia termasuk sejumlah
bank. "Dia mesti satu sistem karena duitnya tidak dipasang di mesin.
Kita ketemu BI menyatukan persepsi," kata Ahok.
Kepala Dinas
Perhubungan DKI Udar Pristono sebelumnya mengatakan, sistem nopol ganjil
genap baru dapat terlaksana usai pengadaan bus TransJakarta tahun ini.
"Sesuai
prosedur 2013, akan ada tambahan 450 bus TransJakarta plus 234. Jadi
totalnya akan ada 684 bus," kata Pristono, Rabu, 20 Maret lalu.
Sumber :
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar