"Pesan Presiden yang paling utama adalah keberadaan unit-unit ini saling komplementer, saling mendukung, dan meminimalkan sekali risiko tumpang tindih," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Oleh karena itu, menurut Pratikno, pimpinan lima unit di bawah Presiden tersebut akan duduk bersama dalam pekan ini. Kelima unit di bawah Presiden ini adalah Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan, serta Kepala Staf Kepresidenan.
"Jadi kita meminimalisir risiko itu dengan cara pertama, membahas fungsi-fungsinya jangan sampai tugas dan fungsinya saling tumpang tindih. Makanya kita duduk bersama lima unit ini membuat mekanisme kerja yang memungkinkan kita saling berkomunikasi berinteraksi," papar Pratikno.
Ia berharap lima unit di bawah presiden ini dapat saling bekerjasama. Di antara lima unit ini, Istana nantinya akan menempatkan seorang juru bicara. Namun, Pratikno menyampaikan bahwa calon juru bicara kepresidenan masih dicari.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kedudukan BPKP yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sejalan dengan itu, fungsi monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan UKP4 selanjutnya akan dilakukan oleh BPKP.
Terkait Bappenas, Pratikno menyampaikan bahwa Bappenas tidak lagi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian karena perencanaan yang disusun Bappenas tidak hanya berkaitan dengan perekonomian.
Sementara itu, BPKP ditempatkan di bawah presiden karena dianggap memiliki instrumen yang kuat terkait pemeriksaan dan pengawasan di internal pemerintah.
"Fungsi-fungsi pemeriksaan dan pengawasan di internal eksekutif itu ditangani oleh BPKP dan itu di-handle oleh presiden, yang dulu itu ditangani juga oleh UKP4. Itu optimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada," ujar Pratikno. [kompas]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar