"Saya sudah perintahkan Menhub mulai tahun depan melakukan studi kereta api di Papua," kata Jokowi saat bertatap muka dengan Barisan Relawan (Bara) Jaringan Perubahan (JP) Provinsi Papua di GOR Waringin Kota Jayapura, Papua, Sabtu (27/12/2014) petang waktu setempat.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, dan pejabat terkait lainnya di Tanah Papua.
Presiden ke-7 RI itu bahkan menegaskan bahwa perintah studi kelayakan kereta api di Papua itu harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata terkait pembangunan jaringan kereta api.
"Setelah studi dilakukan, jangan berhenti, harus dimulai, ada uang berapa, ya mulai. Studi itu butuh waktu 6-8 bulan," ujarnya yang disambut sorak gembira warga Papua yang hadir dalam pertemuan tatap muka itu.
Hanya saja, Jokowi meminta gubernur Papua beserta bupati dan wali kota agar membantu membebaskan lahan yang hendak dipergunakan untuk membangun jaringan kereta api.
Menurut Presiden, di banyak daerah, kendala utama pembangunan infrastruktur yakni pembebasan lahan.
"Jadi, saya minta gubernur, bupati, wali kota turut membantu membebaskan lahan, setelah itu yakin akan jalan dengan baik (terlaksana sesuai harapan)," ujarnya.
Wacana pembangunan jaringan kereta api di Papua cukup lama didengungkan para pihak, mengingat sejauh ini untuk menjangkau sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Papua, lebih banyak mengandalkan pesawat terbang. [kompas]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar