Koalisi Prabowo Seperti Kartel Membahayakan

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon menilai keserakah koalisi pendukung Prabowo Subianto di Dewan Perwakilan Rakyat sudah seperti kartel, bukan lagi koalisi.  "Ini sudah seperti kartel yang menguasai kelembagaan DPR dan ini sudah membahayakan," ujar Effendi ketika diskusi dengan tema Politik Ribut DPR di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).
Effendi pun menegaskan koalisinya yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Hanura serius mengajukan mosi tidak percaya.
Sehingga, mengajukan pimpinan DPR tandingan.
"Mosi tidak percaya kami untuk menghadang syahwat berkuasanya Koalisi Merah Putih," ujar Effendi.
Menurut dia, mosi tidak percaya tersebut diajukan lantaran pimpinan DPR sekarang yang dikuasai koalisi Prabowo atau Koalisi Merah Putih mengabaikan beberapa aturan yang telah disepakati sebelumnya. Di antaranya pada 16 Oktober lalu, rapat paripurna menyatakan bahwa yang dimaksud dengan komisi-komisi terdiri dari anggota fraksi sekurang-kurangnya 46 hingga 56 orang.
Kemudian dalam rapat paripurna pada 28 Oktober 2014, kata dia, pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto sangat jelas dan kasat mata mengabaikan dua surat masuk dari Fraksi PPP. Padahal, kubu Romi--panggilan Romahurmuziy-- dan kubu Suryadharma Ali sama-sama memasukkan permohonan pembagian kadernya di masing-masing komisi. "Yang dibacakan hanya dari pihak satunya saja (Suryadharma). Inilah yang menimbulkan kerancuan di rapat paripurna itu," ujar Effendi.
Karena koalisi Prabowo hanya mengakui kubu Suryadharma, sehingga berkesimpulan dan mengesahkan pembentukan alat kelengkapan dewan telah memenuhi persyaratan lantaran sudah melebihi 5 fraksi. Yang terdiri dari Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PPP kubu Suryadharma, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Demokrat.
"Klaim-klaim seperti ini lah yang kami anggap sebagai pemaksaan," ujar Effendi. Dia menegaskan sikap tersebut lah yang menjadi pemantik Koalisi Indonesia Hebat atau kubu Jokowi membentuk pimpinan DPR tandingan. [tempo]