Hal ini disampaikan para gubernur melalui perwakilan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Bogor, Senin 24 November 2014.
Jokowi kemudian menanggapi permintaan para gubernur. "Tapi tidak satu provinsi Rp1 triliun, hitung-hitungannya ada. Keluasan wilayah, jumlah penduduk," kata Jokowi.
Saat ini, kata Jokowi, Kementerian Keuangan masih menghitung masing-masing provinsi yang akan menerima dana kompensasi atas kenaikan BBM. Sehingga, tiap-tiap provinsi akan mendapat dana yang berbeda sesuai dengan wilayah dan jumlah penduduk.
Jokowi menuturkan, dalam pertemuan dengan gubernur sleuruh Indonesia kali ini menang menjadi ajanng curhat. Masukan dan keinginan setiap provinsi dan kabupaten bisa disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.
"Misalnya kita mau bangun 30 bendungan, padahal tadi disampaikan semuanya ingin bendungan. Sehingga kita naikkan jadi 49 bendungan," kata Jokowi.
Dia berharap pertemuan dengan para gubernur ini bisa terus dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Tujuannya, pemerintah daerah memiliki pandangan yang sama terkait rencana besar pemerintah pusat. Selain itu, program pusat dan daerah dapat berjalan selaras dan beriringan.
Ada banyak program rekomendasi para gubernur yang ingin disampaikan kepada Jokowi. Salah satunya adalah meminta dana Rp1 triliun satu provinsi. Dana itu, kata Syahrul, sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM.
"Kami berharap ada dana baru Rp1 triliun satu provinsi. Kami menyampaikan kepada pemerintahan lalu bahwa subsidi BBM harus ditarik dan diganti program yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Ini sebenarnya program rekomendasi," ujar dia.
Syahrul berharap dengan adanya dana Rp1 triliun satu provinsi ini akan bisa memperkuat ketahanan pangan di daerah-daerah. [vivanews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar