Jokowi Harap Perppu "Pencitraan" Pilkada dari SBY Tak Dimentahkan di DPR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) "Pencitraan" Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) menilai langkah tersebut sudah benar.
Dia menambahkan, seorang pemimpin harus mendengarkan keinginan rakyat. Atas disahkannya Rancangan Undang-Undang Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jokowi menilai telah merenggut hak demokrasi rakyat.
"Memang kita harus mendengar rakyat keinginan rakyat apa itu yang harus diberikan. Gini, jangan sampe pas rakyat lagi seneng-senengnya berdemokrasi, lagi bergembira-gembiranya berdemokrasi tahu-tahu enggak ada hujan enggak ada angin langsung hilang. Bagaimana enggak ngamuk," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Mantan Walikota Solo ini mengharapkan, DPR dapat menerima apa yang telah menjadi keputusan dari SBY. Sebab akan percuma adanya Perppu jika sampai akhirnya akan ditolak atau digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang terjadi pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).
"Kita harapkan dengan Perppu ini adalah sebuah usaha yang ingin mengembalikan lagi ke Pilkada langsung. Tapi jangan sampai Perppu ya sudah ditandatangan masuk ke dewan entar ada masalah lagi. Dari sana keluar nanti ke MK lagi. Enggak rampung-rampung," jelas Jokowi.
Namun, Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, sebenarnya Perppu Pilkada langsung dan Perppu Pemerintah Daerah (Pemda) langsung tidak perlu ada. "Ya ini memang problemnya waktu itu (di dewan), kalau enggak kan akan begitu," tutup Jokowi.  [merdeka]