Rapat paripurna MPR akhirnya menetapkan paket yang diusung Prabowo Subianto dan kroninya sebagai pimpinan MPR periode 2014-2019. Hasil rapat paripurna ini memastikan bahwa kubu Jokowi harus gigit jari. Ketua MPR terpilih
Zulkifli Hasan menyatakan agenda pertama MPR siap menyukseskan
pelantikan Jokowi-JK.
"Ya tentu ini tugas yang berat tapi mulia,
tentu dengan dukungan para teman-teman wakil ketua dan senior ada Pak
Mangindaan, Pak Hidayat, Pak OSO (Oesman Sapta -red), kemudian Pak
Mahyudin dan dukungan seluruh anggota," kata Zulkifli usai dilantik
sebagai ketua MPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Politisi
PAN itu mengatakan, sebagai majelis permusyawaratan pihaknya siap
menjalankan tugas dan tanggungjawab selama 5 tahun ke depan, dengan
agenda pertama melantik presiden dan wakil presiden terpilih.
"Agenda
terdekat kita tanggal 20 mendatang pelantikan presiden dan wakil
presiden terpilih, harus betul-betul kita sukseskan karena jadi tonggak
keberhasilan demokrasi kita," ujar mantan Menhut itu.
Pihaknya
membantah, pimpinan MPR terpilih yang diusung Koalisi Merah Putih ini
punya agenda untuk menjegal atau menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK.
"Itu
pikiran aneh saja, saya kira kita harus utamakan persatuan kesatuan.
Apalagi lembaga MPR perekat perbedaan, yang penting kita sukseskan agar
pembangunan sukses, pemerintahan sukses dari pusat sampai daerah. Tidak
ada niatan yang tadi itu," tegas Zul.
Tak Perlu Takut
Menanggapi kekalahan telak kubu Jokowi, politik dari Lembaga Survei
Nasional (LSN), Adi Sucipto, menyarankan agar Jokowi tak perlu gentar.
"Secara langsung pasti akan mempengaruhi, tetapi Jokowi
tidak perlu mempersoalkan hal ini sehingga buang-buang energi saja.
Sebagai partai pemenang, PDIP seharusnya tidak perlu melayani isu-isu
yang dilempar oleh KMP," kata Adi saat dihubungi, Rabu (8/7/2014).
Adi mengatakan Jokowi yang terpilih sebagai presiden pilihan rakyat tidak
perlu takut atau gentar. Justru Jokowi harus dapat memperkuat barisan
koalisi rakyat dibaliknya.
"Sehingga Koalisi Indonesia Hebat
sebagai perwakilan di parlemen memiliki kekuatan untuk bentengi diri
dari gangguan yang ada. Kehadiran anggota parlemen di DPR oleh KMP
seharusnya menjadi kontrol akan tetapi akan mengganggu jika hal sepele
dipermasalahkan," tuturnya.
Menurutnya partai yang tergabung di
KMP tidak pernah solid secara utuh. Mereka yang tergabung dalam koalisi
itu memiliki perbedaan ideologi sehingga mereka tidak bersenyawa.
"Seperti
PAN dan PKS sebenarnya mereka saling bersaing. Juga Gerindra dengan
Demokrat yang kerap memiliki perbedaan ideologi tetapi mereka bersatu
untuk satu tujuan politik. Jokowi tidak perlu takut, karena demokrasi
bukan milik hanya parlemen atau pemerintah tetapi juga milik rakyat,"
imbuhnya.
Tekait kekalahan dalam pemilihan ketua MPR malam tadi,
Ari mengatakan hitungan di atas kertas DPD dapat mempengaruhi
konfigurasi politik. Namun jangan lupa, perlu diketahui mereka yang
terpilih sebagai DPD berasal dari partai politik pula.
"Anggota
DPD itu merupakan agen partai politik dari masing-masing koalisi partai
yang tergabung di KMP. Sehingga mereka memanfaatkan mereka sebagai
agen-agen nonblok, secara simbolik tawaran tinggi berupa ketua MPR bisa
menang kalau hitung-hitungan diatas kertas KIH. Tetapi kembali lagi
kalau sebagian dari anggota DPD ini merupakan agen-agen partai politik
yang masih menginduk perintah dari partainya," ungkapnya. [detik]
Jadi, majelis tertinggi negara dikepalai oleh mantan Menteri Kehutanan. Kalau Kementrian Kehutanan di bawah kepemimpinan beliau menurut Watchdog menang menjadi badan negara paling korup di Indonesia, bagaimana dengan MPR?
BalasHapus