Kubu Prabowo Janji Akan Ganjal Jokowi Seperti Partai Republik Bantai Obama

Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan meski kakaknya tidak berhasil mengalahkan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 9 Juli lalu, Koalisi Merah Putih yang diusung Prabowo akan menjadi oposisi aktif, seperti halnya Partai Republik di Amerika Serikat yang berhasil mengganjal langkah apapun yang dilakukan oleh presiden Barack Obama.
“Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposisi yang aktif dan membangun (pemerintahan),” ujar Hashim dalam sebuah wawancara yang dirilis Wall Street Journal, Selasa (7/10/2014).
Namun demikian, Hashim menegaskan kubu oposisi yang berhasil menggiring lima dari sepuluh partai untuk berkoalisi tersebut tak akan bersifat antagonis.
Namun, ia yakin situasi ini akan mirip dengan Amerika Serikat ketika kubu Partai Republik kalah dalam pilpres, tapi memiliki suara mayoritas di DPR. Parlemen AS seringkali memanfaatkan suara mayoritas ini untuk mengganjal Obama.
“Kami akan mampu menguasai agenda legislatif,” ujar salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut. Koalisi Merah Putih, kata Hashim, akan menguasai seluruh kursi kepemimpinan dan memiliki otoritas untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan Jokowi dan pejabat pemerintah lainnya.
Salah satu bentuk kemenangan ini memang sudah terlihat. Mereka berhasil meloloskan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada) yang akan mengakhiri pemilihan umum kepala daerah langsung. UU ini akan memberikan kewenangan bagi DPRD untuk memilih kepala daerah.
Menanggapi Hashim, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai pernyataan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, bahwa harus ada "ongkos politik", yang harus dibayar Jokowi merupakan cerminan karakter yang sesungguhnya.
"Cara berpikir Pak Hashim adalah berpikir investasi dan masuk ke politik," kata Hasto ketika dihubungi, Rabu (8/10/2014).
Dengan pola pikir seperti investor, menurut Hasto, Hashim menginginkan imbal balik karena telah berjasa mengusung Joko Widodo bersama Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sebagai pasangan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta dua tahun lalu.
"Ini menunjukkan kekuasaan yang sebenarnya. Membelokkan suara rakyat yang mendukung Jokowi demi kepentingan segelintir elit," kata Hasto, yang juga Deputi Tim Transisi bentukan Jokowi itu.
Seperti yang dilansir dari Wall Street Journal yang terbit awal pekan ini, Hashim bersiap untuk balas tindakan Jokowi, yang dinilai melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
Misalnya, kesepakatan bahwa Jokowi akan memimpin Jakarta sebagai gubernur selama lima tahun. Hashim akan melakukan ini dengan cara menggunakan kewenangan mayoritas Koalisi Prabowo di DPR dan MPR, khususnya terkait agenda pemerintahan dan penunjukan pejabat lembaga negara.
Hashim, yang merupakan pengusaha dan pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia ini, memang berperan menyokong kegiatan kampanye Jokowi saat berhasil menjadi gubernur Jakarta pada 2012 itu.
Menurut Hasto, majunya Jokowi dalam ajang pencalonan presiden merupakan mandat dari rakyat. "Tidak ada urusan pribadi, apalagi penghianatan."
Sedangkan Ketua DPP Bidang Organisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai pernyataan Hashim ini menunjukkan bentuk kekecewaan. "Ini menunjukkan ketidakikhlasan dan tidak berpikir untuk menjadi negarawan," ujar anggota DPR periode 2014-2019 itu.
Padahal, kata Djarot, Hashim seharusnya berterima kasih dengan majunya Jokowi sebagai presiden maka Basuki T. Purnama, yang awalnya kader Gerindra, bisa menjadi gubernur.
"Kalau sekarang Pak Ahok sudah bukan Gerindra lagi, ya, Pak Hashim dan Gerindra harus introspeksi diri," ujar Djarot. Baru-baru ini, Ahok menyatakan keluar dari Partai Gerindra lantaran merasa tidak sepaham dengan partai berlambang burung garuda itu soal mekanisme pemilihan kepala daerah.
Gerindra bersama koalisi merah putih mendukung pilkada oleh DPRD. Sedangkan Ahok lebih setuju pilkada langsung.  [tempo]