Gerakan Dekrit Rakyat mengemukakan sejumlah syarat yang menurut mereka
harus dimiliki oleh para menteri yang nanti akan bekerja dalam kabinet
yang akan dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo
dan Wakil Presiden RI terpilih Jusuf Kalla bulan Oktober nanti.
"Tiga syarat yang tidak bisa ditawar," kata Arif Susanto, anggota Dekrit Rakyat pada jumpa pers di Jakarta, Minggu (21/9/2014).
Pertama, menteri terpilih harus benar-benar memiliki kemampuan
profesional dalam bidangnya dan bukan hanya pejabat fungsionaris dari
partai politik.
Prinsip menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat harus
diterapkan agar tercipta kabinet ahli yang mampu menghadirkan kebijakan
yang tepat atas permasalahan negara.
"Kedua, integritas, rekam jejak jangan berada di wilayah abu-abu," kata
Arif yang juga peneliti di Indonesian Institute for Development and
Democracy.
Ia tidak ingin menteri terpilih pernah terlibat dengan suatu kasus
tindak pidana korupsi atau terdengar pernah menerima imbalan atas
kekuasannya.
Menurut dia, pemerintahan tanpa integritas tidak mungkin mendapat dukungan dari rakyat.
Hal ketiga menurut dia yang jarang disebut adalah para menteri harus memiliki loyalitas.
Loyalitas menjadi masalah, terutama pada kabinet setelah era Orde Baru, mengapa kabinet tidak bisa bekerja secara efektif.
Tanpa loyalitas, keutuhan pemerintahan akan terganggu dan akan mengganggu stabilitas politik.
Pengurus Dekrit Rakyat Romo Benny Susetyo menyarankan Jokowi untuk
memberikan daftar nama menteri dalam kabinetnya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk seleksi rekam jejak sebelum akhirnya
dipublikasikan ke rakyat.
Selain memiliki integritas dan berkomitmen bekerja demi rakyat, Romo
Benny juga berpendapat menteri tunduk kepada presiden dan bukan partai
politik sehingga hal tersebut menuntut keberanian Jokowi untuk menolak
mereka yang memiliki jabatan di partai.
Menteri terpilih juga harus bisa menerjemahkan visi Joko Widodo
menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dengan memberi
kesempatan putra daerah untuk menjabat sebagai menteri.
"Kawal siapa yang jadi menteri," kata Romo Benny.
Untuk itu, lanjut dia, penting adanya transparansi dan uji publik agar
rakyat bisa melihat rekam jejak dari menteri yang nanti terpilih.
Menurut Romo Benny, letak keruntuhan Jokowi adalah ketika ia tidak lagi
mendapat kepercayaan publik karena memilih orang yang salah untuk
menjabat menteri.
Ditemui usai acara Aqiqah cucu JK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jokowi mengaku sudah mengkrucutkan
nama-nama calon menteri yang bakal duduk di kabinet dalam pemerintahanya
nanti.
"Proses terus, makin mengecil. Dan nanti pada suatu saat
saya umumkan. Masih ada 200-an," kata Jokowi,
Minggu (21/9/2014).
Nantinya, setelah keseluruh nama sudah tepat, dia segera mengumumkannya. "Saat ini masih dicek-cek, masih ditelusuri," katanya.
Jokowi
sendiri telah mengumumkan arsitektur kabinetnya yang terdiri dari 18
menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari profesional
partai. Total, akan ada 34 kementerian yang dia akan bentuk, sudah
termasuk 3 kementerian kordinator. [antara]
Ya ini pendapat2 yang baik demi bangsa dan negara yang lebih baik, maju, berdaulat, yang akan menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat semuanya.
BalasHapus