Politik "Skak Mat" Jokowi Menangkan Pilpres 9 Juli

Kalimat pergunjingan Jokowi melanggar sumpah jabatan karena ikut kontestasi Pilpres adalah hak demokrasi setiap orang.
Dari perspektif normatif etis,  Jokowi adalah citizen (warga negara) yang punya hak untuk terus menguji "daya laku" pengabdiannya pada bangsa dan negara, tidak harus vertikal struktural, bisa saja horisontal (menjadi gubernur di provinsi lain) bahkan diagonal (meluncur ke level lebih rendah) selama aturan main tersedia untuk itu, begitulah negara hukum bertindak tanpa diskriminasi.
Karena menjalankan satu kewajiban dengan lebih dulu menyingkirkan kewajiban yang lain adalah berbeda dengan menjalankan satu kewajiban sambil memikul kewajiban yang lain.
Dalam konteks Indonesia Belajar Demokrasi, Jokowi tidak meninggalkan warga Jakarta secara pikir hati dan kaki, melainkan "cara konstitusi" mengizinkan militansi dan dedikasi Jokowi "dikontestasi eleksi " demokrasi, kalau rakyat suka, ada aturan yang melindunginya.
Begitu juga sebaliknya. Dalam kapasitas Pemimpin Jokowi berkarakter Sumber "NYAWA" atau Nasionalis Sejati Yakin Amanah Warisan Agung dari Sang Penguasa Kehidupan, dan Indonesia menyediakan kanvas yang boleh dilukis sejarah kebesarannya oleh semua anak bangsa tanpa kecuali termasuk Jokowi untuk mewujudkan " Let a New Indonesia and The Champion in  the World melalui Rental Serangga (Revolusi Mental Sekarang Juga), dengan Politik SKAK MAT atau Strategi Kunci Ampuh Kampanye Merakyat Apaadanya Tanpa Jumawa, jika 9 Juli menakdirkannya, Pasti Bukan Kerja Manusia Semata, melainkan Campur Tangan Penentu Kehidupan.  [tribun]