"Memang harus ada tindakan tegas. Kalau sudah jelas melakukan penyelewengan harus tegas. Nanti hari ini kita akan bahas hal itu," kata Jokowi seusai acara Pelepasan Operasi Pasar Daging Sapi di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Presiden RI terpilih ini menegaskan tidak perlu ada Balai PKB bila tidak beres melakukan pengujian kendaraan bermotor. Meluluskan kendaraan yang tidak laik jalan merupakan kesalahan yang cukup fatal.
"Balai pengujian itu untuk apa sih? Untuk uji Kir kendaraan kan? Terus kalau kendaraan nggak lulus lalu dilulusin, gunanya balai itu apa jadinya? Nggak ada kan. Ya sudah tahukan," ujarnya.
Seperti diketahui,Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sidak di Balai Pengujian Kendaraan Bemotor (PKB) Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, Rabu (23/7). Dalam sidak ditemukan banyak kejanggalan dalam proses uji kir yang dilakukan. Sidak dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Melihat banyaknya kejanggalan dalam proses uji kir di lokasi tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama pun naik pitam. Bahkan rencananya Balai PKB tersebut akan ditutup dan tidak akan dioperasikan kembali.
Basuki pun mengancam para yang bekerja di Balai PKB Kedaung Kali Angke akan dipecat. Pasalnya banyak PNS yang bermain.
Dalam sidak kali ini, setidaknya ada beberapa temuan yang disoroti oleh KPK di antaranya yakni hampir 90 persen alat uji kir tidak berfungsi dengan baik. Sehingga pemeriksaan dilakukan secara manual, yang berpotensi adanya kecurangan. Kemudian tidak ada hubungan antara proses periksaan dengan hasil.
Temuan lain yakni sumber daya manusia (SDM) tidak berasal dari lembaga yang bersangkutan yakni Dinas Perhubungan. Banyak SDM yang ddiberdayakan adalah orang-orang yang bekerja pada PT Nakia.
Pihaknya juga menyoroti masalah pengarsipan yang tidak tertata dengan baik. Kemudian terkait dengan waktu pemeriksaan kendaraan yang hanya memakan waktu lima menit saja. Padahal jika dilakukan dengan benar uji kir seharusnya menghabiskan waktu sekitar 20-30 menit.
Bambang menambahkan yang paling menarik adalah putaran uang di Balai PKB. Karena antara uang yang dimasuk ke kas daerah dan uang yang ada selisihnya besar.
"Ada pungutan Rp 100.000 sampai Rp 200.000 per kendaraan. Padahal setiap hari rata-rata ada 500 kendaraan, jadi hampir Rp 100 juta putaran uang sehari," ungkapnya.
Temuan terakhir yang disoroti yakni adanya biro jasa yang justru ada indikasi kerja sama dengan oknum petugas.
Hasil dari temuan ini akan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam waktu empat minggu ke depan untuk ditindaklanjuti. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar