"Ya tidak apa-apa. Tidak ada (hambatan). Ya, tapi mestinya yang transportasi massal itu diberikan (pajak 0%), mestinya," kata Jokowi saat ditemui di Kediaman Ahok di kawasan Pluit, Jakarta, Rabu (25/12/2013) malam.
Senada dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan jika nantinya penolakan Kemenkeu atas bea impor bus Transjakarta sebesar nol persen menemui jalan buntu. Menurut Ahok, Pemprov DKI akan mencari jalan lain untuk mengurangi pajak impor bus yakni salah satunya dengan menggunakan perjanjian umum tarif skema bagi negara-negara ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas. Dengan perjanjian tersebut, tarif yang dikenakan tidak lebih dari 5 persen.
"Enggak masalah. Makanya kita minta ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) mobil kayak merek Hino, Volvo, Scania. Kita kan ada perjanjian negara ASEAN. Selama kita dapat bus dari negara ASEAN pajaknya bisa nol. Kita bisa cari celah yang mana," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, pentingnya ATPM untuk memasukkan produknya ke dalam e-katalog sehingga pembelian armada bus Transjakarta lebih mudah dan biaya servis masuk ke bengkel resmi. Namun, ATPM saat ini belum dapat memasukkannya ke e-katalog karena masih harus menyiapkan contoh bus sebelum mengajukan ke Pemprov DKI.
"Kami sih yang penting ada e-katalog supaya servisnya enak masuk bengkel resmi. Mereka belum siapin (e-katalog). Karena kan mereka harus bikin prototype busnya dulu kan. Nah, kalau Hino sudah bisa, yang Volvo kita suruh swasta beli sambil dia suruh proses ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," terangnya.
Sumber :
metrotvnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar