Maraknya praktik penyalahgunaan peruntukkan rumah susun sederhana sewa
(Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, menjadi sorotan Komisi Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Kalangan Komisi D
DPRD DKI yang membidangi pembangunan mengingatkan kalau selama ini yang
bekerja hanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T.
Purnama (Ahok) serta Kepala Dinas Perumahan saja pasti bakal sulit.
"Karena
para oknum ini masih bandel dan tidak takut mengulangi kecurangan yang
sama seperti sebelumnya," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta
Muhammad Sanusi, Selasa (10/9/2013).
"Kalau cuma Jokowi-Ahok saja
ya sulit, pasti keteteran," lanjut dia.
Selain perlunya penegakan
hukum yang tegas terhadap oknum mafia yang bermain agar ada efek jera,
Sanusi juga menegaskan harus ada pergantian total di jajaran Dinas
Perumahan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Marunda.
Bagi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI ini, kalau yang diganti hanya kepala
dinas atau pimpinannya saja maka hal itu akan percuma karena oknumnya
sudah bermain lama di jajaran bawah dan oknum dari luar. "Ya memang, ini
perlu orang-orang baru yang pikirannya murni."
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar