"Direktur Utama MRT-lah yang datang. Kan dia yang tahu semua penjelasannya," ujar Jokowi ditemui di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/7/2013)
Menurut Jokowi, dia mengetahui dua proyek tersebut hanya secara makro saja. Sementara, untuk hal yang di permasalahkan Pansus, Jokowi telah menyerahkan kepada pelaksana megaproyek tersebut.
"Atau kalau enggak, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI saja. Mereka yang tahu detilnya, saya kan makronya aja," kata Jokowi.
Jokowi mengaku tak khawatir soal pembentukan Panitia Khusus MRT (Mass Rapid Transit) serta Monorel oleh DPRD DKI Jakarta. Ia malah berharap, Pansus mendukung dua proyek itu. Sebab, pihaknya telah pontang-panting memulai kedua proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
"Kan harapannya dipanggil (DPRD DKI) lalu di-back-up. Dipanggil lalu didukung. Kan awal-awal kita didorong, kita sudah loncat sana-sini," lanjutnya.
DPRD DKI membentuk pansus untuk program Pemprov DKI Jakarta, yakni transportasi massal berbasis rel MRT dan Monorail, karena masih memiliki ganjalan terkait legalitas, pembiayaan, dan operasional. Aspek legalitas, hingga saat ini, jalur monorel belum tertuang dalam Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur green line dan blue line yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail. Sedangkan jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya, belum masuk ke RTRW.
Aspek pembiayaan, DPRD DKI merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD, apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh pihak swasta. Pasalnya, proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI. Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari Cina, bukan produk dalam negeri.
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar