Lagi, DPRD DKI Kompak Lancarkan Aksi Kritik ke Jokowi-Ahok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2012 di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Salah satunya terkait pembebasan lahan.
"Realisasi belanja modal hanya 68,5 persen," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Subki, saat menyampaikan pandangan atas laporan pertanggungjawaban APBD DKI di hadapan Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/6/2013).
Subki menjelaskan, penyerapan anggaran untuk belanja tanah yang hanya 2,25 persen dari modal yang mencapai Rp 35,38 triliun. Akibatnya sisa anggaran untuk belanja tanah mencapai Rp 9,46 triliun.
"Pemprov DKI seharusnya sudah menyadari bahwa ada keterbutuhan ruang terbuka hijau. Juga termasuk fasilitas sosial dan umum," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Belly Bilasula. Menurutnya, banyak program yang dicanangkan pada APBD 2012 belum terlaksana menyebabkan serapan anggaran rendah.
"Pertumbuhan ekonomi Jakarta 2012 lebih rendah dari 2011, hanya 6,5 persen," kritik Belly.
Belly mengatakan, pemprov lebih banyak menghabiskan uang untuk belanja operasional dibandingkan modal. Rasionya belanja operasional mencapai Rp 22,77 triliun sedangkan modal hanya Rp 8,78 triliun.
"Belanja operasional hanya menguntungkan birokrasi. Sedangkan investasi untuk jangka panjang yaitu modal diabaikan. Sehingga merugikan masyarakat," tambahnya.
Lain halnya, Perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Rio Sambodo mengatakan dari pos pendapatan daerah lain-lain yang sah hanya tercapai 0,24 persen dari target Rp 1,54 triliun. Padahal DKI Jakarta memiliki potensi besar mendapatkan pemasukan dari sektor pajak.
"Pajak pemakaian air bawah tanah juga hanya terealisasi 60,03 persen dari target Rp 170 miliar," ujarnya.
Bahkan Fraksi PAN-PKB menyoroti jumlah utang yang membengkak. Perwakilan fraksi, Wanda Hamidah mengatakan pada tahun 2011 utang pemerintah sebesar Rp 715,44 miliar.
"Sedangkan 2012 malah menyisakan hutang Rp 903,88 miliar," katanya.
Padahal idealnya, utang tidak mengalami peningkatan sebesar ini jika seluruh belanja pengeluaran selesai pada akhir 2012.
Untuk anggota dewan meminta pemerintah benar-benar mengalokasikan dana sesuai dengan tugas dan fungsi pokok satuan perangkat kerja.
"Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas dari aparatur dalam penguasaan teknologi informasi," pungkas salam satu anggota dari Fraksi Hanura-PDS, Farel Silalahi.

Sumber :
merdeka.com