"Saya bukan Gubernur dan saya ada dalam posisi Ketua Komnas HAM. Jadi saya tidak mau berandai-andai," jawab Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila ketika ditanya solusi yang ditawarkan pada warga sekitar Waduk Pluit bila menjadi Gubernur DKI.
Hal itu dikatakan Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila dalam acara 'Peringatan Tragedi Mei 1998' di Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2013).
"Yang pasti, Komnas HAM sangat terbuka jika Pak Ahok akan memberikan kuliah kepada kami. Masyarakat yang mengadu kepada kami memerlukan informasi apa pembangunan apa yang akan dilakukan di Waduk Pluit," imbuh Siti.
Indikasi pelanggaran HAM, lanjut dia, bentuknya tidak selalu kekerasan, melainkan juga informasi yang tak didapatkan.
"Masyarakat mengadukan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi rencana pembangunan di atas waduk. Masyarakat punya hak atas kesejahteraan dan perumahan. Komnas HAM berprinsip pada peningkatan kesejahteraan," jelas Siti.
Mengenai Jokowi yang mengatakan sudah 20 kali bertemu dan berdialog dengan warga di Waduk Pluit, Siti mengatakan, "Yang melapor ke kami itu bukan Waduk Pluit, tapi Penjaringan. Dan Pak Jokowi hanya mendatangi warga di Waduk Pluit. Laporan dari warga Penjaringan, belum ada komunikasi apapun dengan pihak Pemprov. Dari 200 orang kepala keluarga yang akan direlokasi, baru 20 kepala keluarga yang baru mendapatkan rusun."
Pemprov DKI Jakarta bermaksud menormalisasi Waduk Pluit dalam rangka mengatasi banjir yang selama ini menjadi masalah Ibukota. Waduk seluas 80 hektar ini sebagian ditempati secara ilegal oleh warga. Pemprov bermaksud merelokasi warga tersebut dengan menyediakan rusun beserta isinya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar