Pasalnya dengan cara seperti itu, struktur di pemerintahan tentu berjalan sesuai dengan sumber daya manusia (SDM).
"Saya yakin, apa yang dilakukan Jokowi (Lelang Jabatan) sangat bagus. Karena struktur di pemerintahannya bisa sesuai dengan kompetensi PNS," kata Harry Mulya Zein, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Banten, Sabtu (4/5/2013).
Itu disampaikannya, karena saat ini tidak sedikit PNS yang memliki potensi tapi tidak terakomodasi dengan baik, lantaran sistem penetapan jabatan lebih mengedepankan kedekatan kepada penguasa.
"Sebagai Sekda, saya tahu betul siapa pegawai yang punya kemampuan. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensinya karena tidak dekat dengan pemimpinya," kata lelaki jebolan Universitas Indonesia (UI).
Dampak itu, tambahnya, tentu berpengaruh pada setiap pemilu kada, termasuk Kota Tangerang yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut pada 31 Agustus 2013 nanti.
PNS ada yang tidak netral dan besifat masif, karena memihak kepada calon Wali kota/Wakil Wali kota yang menjanjikan jabatan.
Sebenarnya, itu tidak boleh terjadi, karena yang namanya jabatan akan datang apabila yang menginginkannya mampu menjalankan dengan baik. "Sebagai PNS kita harus taat aturan. Jangan tidak netral atau main politik hanya untuk mengejar jabatan," kata dia.
Sebab, bila sikap yang tidak netral dan masif itu diketahui oleh Panwalu, tentu PNS tersebut akan terseret ke jalur hukum. Hal itu dibenarkan Ketua Pawaslu Kota Tangerang, Takhono. Bahwa di dalam proses pemilukada nanti pihaknya akan bertindak tegas dengan cara melaporkan PNS, tim sukses dan calon Wakikota/Wakil Walikota Tangerang yang melakukan pelanggaran.
"Kami akan bertindak tegas dan akan melanjutkan setiap temuan itu hingga ke ranah hukum," kata Takhono yang juga berharap kepada masyarakat luas, khususnya Kota Tangerang agar melaporkan ke Panwas bila menemui pelangaaran yang dilakukan oleh PNS, tim sukses dan Calon Walikota/Wakil tersebut
Sumber :
metrotvnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar