Menurut Jokowi, ia menetapkan UMP DKI 2013 sebesar Rp 2,2 juta atas dasar persetujuan dari semua pihak terkait, baik itu buruh, maupun perusahaan/pengusaha.
"Ya gimana? Memang ada yang ingin upah naik, ada juga yang enggak mau," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu.
Sementara, tim advokasi buruh, Maruli menjelaskan, gugatan untuk Joko Widodo dilakukan terkait penangguhan penetapan UMP yang disinyalir penuh dengan kecurangan. Penangguhan itu tidak sesuai dengan Pasal 90 Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurutnya, dalam UU itu diatur bahwa suatu perusahaan boleh melaksanakan penangguhan UMP setelah mengalami kerugian minimal selama dua tahun berturut-turut. Aturan itu juga diamanatkan dalam keputusan Menakertrans Nomor 231/2003 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan UMP.
"Kita telah melakukan kajian, dan nyatanya perusahaan tidak merugi. Buktinya tetap ada lemburan, order tetap ada, dan perusahaan enggak melakukan audit," kata Maruli, saat dihubungi wartawan, Senin (22/4/2013).
Ia menyampaikan, kecurangan lain tampak dari upaya perusahaan mengintimidasi buruh. Intimidasi itu berbentuk kekerasan fisik, sampai ancaman pemutusan kontrak kerja (PHK).
"Ada perusahaan di daerah Cakung yang mengerahkan preman untuk mengintimidasi. Maka kami ajukan gugatan, mudah-mudahan Jokowi mau mengevaluasi jajarannya, khususnya Dinas Tenaga Kerja," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta akan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait penangguhan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan akan didaftarkan ke PTUN pada Senin (22/4/2013) siang ini.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar