Presiden Jokowi beri lampu hijau warga asing jadi bos BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuka wacana perekrutan warga negara asing (WNA) untuk mengisi jajaran direksi di perusahaan pelat merah. Meski baru sebatas wacana, pernyataan Menteri Rini menimbulkan pro kontra.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, koleganya di kabinet mendukung Menteri Rini.
Bahkan, dia menyebut wacana itu disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Wacana itu, Presiden tidak keberatan," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2014).
Dia berharap, keterlibatan warga negara asing di perusahaan BUMN bisa memberikan nilai tambah yakni peningkatan kinerja pekerja lokal. "Kita harus mempercepat SDM-nya," tuturnya.
Sofyan memberi contoh salah satu direksi PT Pelindo yang digawangi orang asing. "Sekarang ini di Pelindo, mereka tunjuk direktur teknik pengawasan itu dari asing. Nah hasil kerjanya luar biasa bagus, karena hasil disiplin. Nah itu orang kita perlu belajar banyak. Dan itu sementara," tuturnya.
Mantan Menteri BUMN era pemerintahan SBY ini berdalih, tak sedikit pula warga Indonesia yang menduduki kursi direksi perusahaan internasional. Sehingga, kata dia, wacana orang asing di kursi bos BUMN tak perlu diperdebatkan.
"Orang-orang kita yang jadi direktur di perusahaan-perusahaan internasional itu banyak. Oleh sebab itu bukan hal yg tabu," tuturnya.
Meski membuka pintu perusahaan negara untuk orang asing, Sofyan menampik jika nantinya perusahaan-perusahaan pelat merah bakal didominasi warga negara lain. "Kita memerlukan mendapatkan teknologi, kemampuan manajerial yang mendidik orang-orang kita. Cara paling cepat adalah seperti itu. Tapi bukan berarti besok kita langsung banyak asing di direksi BUMN," tegasnya.