Silang pendapat apakah menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada berakhir setelah mereka bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Kamis (11/12/2014).
Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan pertemuan ini merupakan ajang konsolidasi membahas beragam isu sekaligus mempertegas soliditas mereka.
“Jadi ini adalah konsolidasi seluruh partai yang ada di KMP yang akhirnya adalah tetap solid berada di luar pemerintahan melakukan peran-peran penyeimbang, untuk mengawal dan mengontrol, mengkritisi jalannya pemerintahan,” kata Idrus.
Dia menegaskan, soliditas itu ditunjukkan dengan kehadiran pimpinan enam partai, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP. Pimpinan partai anggota KMP hadir seluruhnya. Mereka antara lain Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Umum PAN Hatta Radjasa.
SBY mengatakan pertemuan dengan ARB dan Prabowo adalah bagian dari membicarakan tentang kebijakan Perppu pilkada langsung yang sedang hangat dibahas di DPR
“Tadi, KMP datang ke rumah saya, mereka datang dan menyatakan akan mendukung perppu,” ujar SBY kepada wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis siang (11/12/2014).
Selain itu, kata SBY, ARB dan Prabowo juga menyampaikan pemikiran-pemikirannnya, termasuk apa yang akan disampaikan kepada pemerintahan Jokowi-JK.
“Semua untuk kebaikan negeri ini pasti bisa didengarkan. Saya juga berpesan kalau ada koreksi, dan jika ada yang ingin disampaikan kepada pemimpin politik kita, sampaikan dengan baik karena tujuannya juga baik. Karena itulah demokrasi itulah sistem politik, jadi kita harus masuk dalam aturan main yang ada,” jelasnya.
Isu Keretakan
Pertemuan di kediaman mantan Presiden SBY itu memang bermakna penting di tengah kuatnya kabar terjadi keretakan antara KMP dengan Demokrat. Kabar ini kencang berhembus setelah SBY menemui JK dan Jokowi mereaksi hasil Munas IX Golkar di Bali yang salah satu rekomendasinya agar Fraksi Golkar memperjuangkan penolakan terhadap Perppu Pilkada.
Kekecewaan SBY terekspresikan dengan melarang Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, menghadiri penutupan Munas Golkar di Bali pada 4 Desember lalu. “Kan ada musibah Perppu itu,” kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Ketidakhadirannya dalam penutupan Munas, menurut Syarief memang ada instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. “Instruksinya demikian,” ujarnya.
Syarief mengatakan partainya sangat kecewa dengan sikap Partai Golkar yang berbalik arah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang diterbitkan SBY ketika masih menjabat sebagai presiden.
“Sangat kecewa. Kita sudah komit dan sudah ditandantangani lagi karena ingin mendukung Perppu,” kata Syarief.
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan sikap menyusul penolakan Partai Golkar atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada Langsung dalam Munas IX di Bali.
SBY sendiri menyampaikan kekecewaan terhadap munculnya rekomendasi penolakan Perrpu Pilkada tersebut. Sikap itu disampaikan dalam tweet-nya melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Kamis tengah malam, 4 Desember 2014. SBY menyampaikan sikap dalam kapasitasnya sebagai Ketum Partai Dmeokrat dan mantan presiden yang mengeluarkan Perppu tersebut.
“Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu *SBY*,” tulisnya.
Saat menuliskan tweet, SBY mengaku memegang nota kesepakatan bersama partai KMP yang ditandangani pada 1 Oktober 2014.
“Nota kesekapatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum & Sekjend PG, P Gerindra, PD, PAN, PKS & PPP. Khusus PPP hanya ketum. *SBY*.”
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie cepat tanggap. Melalui akun twitter @aburizalbakrie, ARB menyampaikan klarifikasi. Dia menjelaskan duduk perkaranya dengan lugas seraya menyatakan siap mendukung Perppu yang dikeluarkan SBY di akhir-akhir masa jabatannya sebagai presiden pada Oktober lalu.
Partai Golkar, kata ARB, akhirnya memutuskan untuk konsisten dengan kesepakatan yang telah dibangun bersama enam partai politik, yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Partai Demokrat, mendukung Perppu Pilkada.
“Setelah melihat: a) keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan Pilkada Langsung, b) kesepakatan awal bulan Oktober antara 6 partai-partai tersebut diatas, c) pembicaraan dengan partai-partai dalam KMP. Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut.”
Gayung bersambut. Singkat cerita, terjadilan pertemuan yang digelar di kediaman mantan Presiden RI tersebut.
Happy Ending
Ketua Pengurus Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, Partai Demokrat tetap pada posisinya untuk mendukung Perppu Pilkada langsung.
Selain itu, kata Syarief, dukungan itu juga muncul dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang telah dibuktikan dengan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
“Bukan kami (Demokrat) saja yang mendukung, tapi Pak ARB dan Pak Prabowo juga, karena tadi beliau (SBY) sudah bertemu di Cikeas,” ujar Syarif di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis 11 Desember 2014
Syarif menambahkan, dengan adanya dukungan tentang perppu itu, dipastikan tidak akan membuat koalisi KMP terpecah belah. “Alhamdulillah, mereka semua (KMP) tetap solid, semua kan demi yang terbaik,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Golkar Idrus Marham menjelaskan duduk perkara sampai munculnya rekomendasi penolakan Perppu tersebut. Menurutnya, tradisi demokrasi yang dikembangkan KMP adalah memberikan kebebasan berwacana, berpandangan, menyuarakan suara secara bebas sejauh belum diambil keputusan yang mengikat bersama.
”Partai Golkar mewacanakan itu dan itu kita masukkan di rekomendasi Munas dan kemudian rekomendasi itu disampaikan ke KMP, kemudian termasuk ke partai Demokrat,” kata Idrus dalam wawancara dengan tvOne.
Menurut Idrus, setelah terjadi kesepakatan yang diambil dalam pertemuan KMP-Demokrat di Cikeas, maka Golkar siap mengikutinya. Sebagai tindak lanjutnya, maka ARB sebagai ketua umum akan menjelaskan kembali ke pemegang suara Partai Golkar. “Yang jumlahnya sekitar 500 sekian ini,” kata Idrus.
Menurut Idrus, pertimbangan Golkar menolak Pilkada Langsung diantaranya karena marak politik uang, terjadi komplikasi birokrasi, serta potensial pecah konflik sosial. Nah, KMP dan Demokrat sepakat untuk tetap diselenggarakannya Pilkada Langsung sesuai desakan publik dengan sejumlah catatan perbaikan.
”Kita atur teknis sedemikian rupa untuk mengatasi. Ini saya kira harus kita atasi bersama. Kita meminta tadi kepada KMP untuk mengatasi aspek negatif yang mungkin muncul,” kata Idrus. [mediaindonesia]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar