PPP kubu Djan bisa pindah dari KMP ke KIH jika memang dikehendaki oleh 31 Dewan Perwakilan Wilayah partai itu. "Kami akan bicarakan. Kemungkinan itu selalu terbuka. Setiap partai pasti ingin dekat dengan pemerintah," kata Djan di lokasi Mukernas PPP, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2014).
Dalam pidatonya kemarin saat membuka Mukernas, Djan menekankan posisi PPP saat ini masih berada dalam Koalisi Merah Putih. Namun, ujar Djan, menjadi oposisi juga tidak bisa dianggap mulia. Oleh sebab itu bukan sesuatu yang haram jika PPP mendukung pemerintah dan menyeberang ke KIH.
Jika nantinya PPP betul-betul masuk ke dalam KIH, Djan mengatakan itu bukan bentuk kekecewaan terhadap KMP.
Meski demikian, PPP memang pantas kecewa kepada KMP lantaran tidak mendapat kursi pimpinan DPR dan MPR. Posisi PPP sebagai anggota resmi KMP justru kalah dengan Demokrat yang bukan anggota KMP namun berhasil menempatkan wakilnya di jajaran pimpinan parlemen bersama KMP dalam sistem paket.
Apapun, Djan menegaskan PPP tak dendam karena tak kebagian kursi pimpinan DPR, sebab menurutnya tujuan berpartai bukan untuk mendapatkan kursi pimpinan parlemen.
"Kami berpartai karena rakyat. Kader-kader kan dipilih rakyat. Jadi bukan karena kami maruk kekuasaan," kata mantan menteri perumahan rakyat itu.
Untuk diketahui, PPP saat ini terbelah dua antara kubu Djan hasil Muktamar Jakarta dan kubu Romahurmuziy (Romy) hasil Muktamar Surabaya. Kubu Romy yang telah diakui Kementerian Hukum dan HAM sudah lebih dulu menyatakan bergabung dengan KIH.
Sebelumnya, hal serupa dikatakan Sekretaris Jenderal DPP PPP, Ahmad Dimyati Natakusuma di lokasi Munas PPP di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
“Apakah kami akan menerima atau menolak Perppu Pilkada (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentan Pemilihan Kepala Daerah), apakah tetap di KMP atau ke KIH atau tidak keduanya,” kata Ahmad Dimyati, Rabu (10/12/2014) malam.
Menyangkut koalisi, mantan Bupati Pandeglang itu mengisyaratkan partai Kabah akan meninggalkan koalisi bekas pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diperkuat Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).“Ada kemungkinan ke KIH. Alasannya, karena kami independen, tidak terikat di manapun,” dalih Dimyati. Independen tersebut ditunjukan dengan tidak adanya kader
PPP yang menjabat sebagai pimpinan DPR maupun MPR.
Selain Perppu dan arah koalisi, Dimyati menerangkan, Mukernas PPP ini juga membahas sejumlah kebijakan dan wacana yang ingin diimplementasikan pemerintah. Anggota DPR
itu mencontohkan dengan program tiga ‘kartu sakti’ Jokowi, dan pengosongan kolom agama serta Kurikulum 2013. [cnnindonesia]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar