Jokowi Temui WNI di Busan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar dialog dengan WNI di Busan, Korea Selatan. Dalam diskusi bertajuk 'Meet and Greet With The Presiden of Indonesia Joko Widodo' di Universitas Kyusung, Busan, Korsel. Pada dialog tersebut, Jokowi ditanya terkait nasib TKW yang masih kerap mengalami tindak kekerasan.
"Apa benar pengiriman TKW ke seluruh Asia dihentikan?" tanya seorang WNI asal Kediri, Mumun, dalam dialog yang bertempat di Universitas Kyusung, Busan, Korsel, Kamis (11/12/2014) itu.
"Siapa yang bilang?" Jokowi balik bertanya.
Mumun yang sehari-hari berjualan makanan Indonesia itu menjelaskan, selama ini kabar yang beredar seperti itu. Ia mengaku setuju jika pengiriman TKW ke luar negeri bisa dikurangi atau bahkan dihentikan. Hal tersebut menyusul banyaknya kekerasan yang menimpa TKW di luar negeri.
"Saya mohon kepada Pak Jokowi untuk mengurangi pengiriman TKW ke luar negeri, sebab kita sebagai wanita harusnya di rumah, tidak bekerja di luar negeri. Sedangkan kaum laki-laki di Indonesia kerjanya hambur-hamburkan uang," tuturnya.
Jokowi menyampaikan, target pemerintahannya saat ini adalah perbaikan insfrastruktur. Jika infrastruktur sudah baik, bukan tak mungkin ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 7 persen dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.
"Kalau sudah di atas 7 persen, lapangan kerja di negara kita banyak terbuka. Tentu banyak proses pemotongan terutama negara-negara yang tidak memproteksi tenaga kerja kita. Moratorium di timur tengah, kita terus, karena proteksi belum ada," jelas presiden Indonesia ketujuh itu.
"Kalau kita lihat kesalahan di dalam negeri proses rekrutmen banyak lewat calo, umur belum sampai dicarikan KTP, skill belum upgrade sudah dipekerjakan," lanjutnya.
Seorang pekerja asal Indonesia di Busan, Irsantoso, meminta Jokowi untuk menyediakan lahan di daerah kepada para TKI yang baru saja pulang ke tanah air. Misalnya saja lahan kosong yang tidak produktif namun masih bisa dioptimalkan pemanfaatannya.
"Ada potensi APBD yang hilang, mohon disediakan lahan kosong yang tidak produktif, seandainya ditawarkan jadi potensi ekonomi bagi daerah. Kedua, bagaimana teman-teman bekerja menyiapkan BLK (Balai Latihan Kerja)," kata Irsantoso dalam dialog tersebut, Kamis (11/12/2014).
"Saya yakin yang keluar negeri itu ingin mengubah nasib, harusnya pemerintah memberikan teknis, bukan wacana, sehingga nyata. Tapi kita selama ini rutinitasnya kewirausahaan, dampaknya ngga ada," lanjutnya.
Jokowi menyambut baik usulan Irsantoso tersebut karena terlihat konkret. Menurutnya saat ini harus melihat potensi masing-masing terlebih dahulu apa yang sekiranya paling cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut.

"Saya lihat BLK isinya masih kursus jahit, ngelas. Banyak kesempatan, peluang. Tapi tidak bisa mencreate. Sebetulnya dibutuhkan oleh negara kita. Kekuarangan enterpreneur kita masih jauh," tutur Jokowi.
Persatuan keluarga multikultur, perkawinan Indonesia-Korea, Mustafa Yani, curhat kepada Jokowi terkait kewarganegaraan ganda. Menurutnya, kewarganegaraan ganda ini penting jika suatu hari ada masalah dengan status warga negara seorang anak dari ayah dan ibu yang berbeda negara.
Jokowi tak langsung menjawab, ia melempar pertanyaan ini untuk dijawab perwakilan dari Kemenkum HAM.
"Kami melakukan kajian terhadap itu, tapi UU kewarganegaraan kita telah memberikan hak kepada hak anak anak yang perkawinan campur untuk dwi kewarganegaraan. Kami sedang melakukan kajian, ada juga permintaan dari teman-teman Diaspora untuk kewarganegaraan ganda, kami kaji empirik juga dampaknya, nanti kita susun di RUU tahun berikutnya," jelas perwakilan tersebut.  [detik]